Keinginan Pemkot Balikpapan mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Feri Kariangau naga-naganya berat. Pemerintah pusat masih ingin lebih lama lagi bisnis itu tetap dijalankan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Apalagi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberi sinyal memperbaiki layanan angkutan penyeberangan Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) itu.
Demikian disampaikan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Sjaifuddian kepada wartawan melalui BlackBerry Messenger, Jumat (30/5). Saat Hetifah menyampaikan pesan itu, dia sedang tugas dinas di Kroasia untuk meninjau pabrik galangan kapal.
Ia mengaku, sudah mengetahui ihwal dari pemkot yang hendak mengambil alih pengelolaan dermaga di Kariangau itu. Belum lama ini politikus Partai Golkar itu juga sudah bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang membahas rencana tersebut.
Setelah bertemu dengan Rizal, kata dia, belum lama ini Hetifah juga sudah berjumpa dengan Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub di Jakarta. “Kesan saya setelah bertemu dengan Pak Dirjen, mereka masih memerlukan banyak pengalaman untuk memperbaiki pelayanan di Pelabuhan Feri Kariangau,” katanya.
Kesan itu, ulas dia, pertanda pemerintah pusat masih belum rela pengelolaan pelabuhan feri diserahkan ke daerah. Dirjen Perhubungan Darat juga sudah memberi sinyal akan memperbaiki pelayanan di Pelabuhan Feri Kariangau.
Menurutnya, Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim perlu berjuang lebih keras lagi untuk melobi pusat. Supaya pelabuhan feri tersebut bisa dikelola daerah. “Perlu pendekatan secara persuasif. Nanti kalau masa sidang di DPR, saya akan angkat isu ini lagi,” janji anggota Komisi V DPR RI ini.
Ia menegaskan, keinginan pemkot yang hendak mengelola pelabuhan feri harus dibarengi dengan jaminan, bahwa dermaga ini bisa dikelola dengan baik.
“Artinya, ketika dikelola daerah, pemkot bisa menjamin pelayanan lebih baik,” harapnya. “Tapi saya yakin tak menutup kemungkinan ke depan pelabuhan bisa dikelola oleh pemkot,” sambungnya.
Diketahui, Pemkot Balikpapan terus berupaya mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Feri Kariangau. Dermaga yang saat ini dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) itu selama ini pendapatannya masuk ke kantong pusat. Padahal, bila dikelola sendiri, kota ini bisa menarik tambahan pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD). [] RedFj/KP
http://kaltimpost.co.id/berita/detail/76678/pemkot-harus-kerja-keras.html
Tak Ada Yang Berminat Dengan Lelangan ITK
Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Karang Joang Km 13 tampaknya jalan di tempat. Dua kali proyek ini dilelang, tapi tak satupun yang berhasil menang tender. Alokasi yang minim disinyalir menjadi penyebab pembangunan gedung sepi kontraktor yang berminat menggarap proyek ini.
Dari pantauan wartawan, Jumat (30/5) lahan yang bakal dijadikan lokasi pembangunan ITK masih berupa hamparan tanah. Tampak tiang pancang beton yang belum dipancang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan Suryanto membeberkan, tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sebagai kuasa pengguna anggaran baru saja ke Balikpapan dan menyampaikan dua kali lelang digelar selalu gagal.
“Yang pertama karena tak ada peminat (kontraktor), yang kedua karena peminatnya tak lulus administrasi,” ujarnya, kemarin.
Dengan demikian, lanjut dia, ITS mulai berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan terkait penunjukan langsung supaya proyek bisa lekas dibangun. “Karena ‘kan sudah dua kali gagal lelang, jadi yang ketiga ini asalkan ada peminat dan lulus administrasi bisa tunjuk langsung,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, nilai anggaran yang dilelang sekira Rp 37 miliar itu hanya untuk membangun satu gedung sebagai ruang kelas, bahkan diperkirakan tidak tuntas sepenuhnya. Sebagai gambaran, Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan di Jalan MT Haryono perlu Rp 53 miliar.
“Ini masa cuma Rp 37 miliar. Ya wajar saja minim peminat, karena di Balikpapan ini kan apa-apa mahal,” bebernya.
Kecilnya kucuran dari pusat bisa jadi karena kehati-hatian lantaran persoalan lahan. Namun, kata Suryanto, persoalan lahan saat ini sudah tidak ada masalah. Dari rencana luasan total 300 hektare, 60 hektare di antaranya sudah disertifikasi. Sertifikat tersebut telah diserahkan Gubernur Kaltim ke Menteri Pendidikan. Sehingga pada 2015 mendatang tak ada alasan kucuran untuk ITK minim.
“Kalau sudah 60 hektare lahan beres, itu dianggarkan Rp 500 miliar bahkan Rp 1 triliun juga pasti tersedot habis,” kata Suryanto. Menurutnya, pemerintah daerah ingin ITK segera dibangun. Paling tidak cukup untuk menampung mahasiswa yang saat ini dititip di ITS. Bahkan, pada 2012 lalu sudah ada alokasi untuk pengadaan furnitur kalau saja bangunan fisik terbangun. Sayangnya anggaran itu hangus lantaran tak terpakai.
Untuk diketahui berdasar master plan, pengembangan ITK dibuat sampai 300 hektare. Namun sementara ini lahan yang tersedia baru 60 hektare milik Pemprov Kaltim. Kemudian tambahan 60 hektare hasil tukar guling Pemprov dengan PLN. Begitu juga lahan 50 hektare yang dibebaskan pemkot juga masih dalam proses sertifikasi. Sedangkan sisanya masih akan diusahakan. [] RedFj/KP