BEBERAPA proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD di Kota Samarinda saat ini telah berada di tahap lelang. Dari total 589, baru 246 paket yang baru masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Paket yang belum masuk disebabkan masih kurangnya dokumen kelengkapan proyek, sehingga berkas lelang harus dikembalikan ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mengusulkan.
Menurut Kabag Pembangunan Setkot Samarinda Ananta Fathurrozi pihaknya saat ini terus melakukan proses. Yaitu mem-posting paket proyek pembangunan untuk dilelang. “Untuk waktu lelang bervariasi, paling lama bisa sampai dua bulan,” ujarnya. Terkait belum masuknya 343 berkas lelang , dokumen tersebut memiliki masalah yang bervariasi juga.
Memang ada yang belum mengirimkan, namun tidak sedikit yang sudah diterima, tapi dikembalikan karena persoalan teknis. “Biasanya ada berkas yang belum lengkap, seperti kurang tanda tangan atau stempel. Untuk persoalan tersebut, berkas harus dikembalikan untuk dilengkapi,’ ujarnya. Dari 246 dokumen yang masuk ke ULP, sudah ada 79 paket yang sudah selesai dan telah ditentukan pemenangnya.
Sementara itu, masih ada 132 paket yang menunggu proses lelang berakhir dan ada 35 berkas yang belum ditayangkan menunggu giliran proses posting. Dia berharap SKPD terkait bisa segera menyerahkan dokumen, agar dapat segera di-posting di website ULP. Namun dikatakannya, ULP tidak memiliki wewenang untuk memaksa SKPD menyerahkan dokumen lelang.
“Proses lelang bisa segera terlaksana dan pembangunan pun bisa berjalan sesuai rencana,” tambahnya. Dijelaskan, ULP berada di proses akhir dan hanya bertugas mem-posting dokumen lelang. Soal jadwal itu merupakan hak dari SKPD. “Jadwal kegiatan proyek merupakan tugas SKPD yang menyerahkan proyek tersebut, karena mereka yang tahu kondisi di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Agus Suwandi mengatakan, dokumen-dokumen proyek lelang dari SKPD memang lambat. “Ini harus dipercepat. Jika terus terlambat begini, kapan mau bekerja,” kata Agus. Menurut dia, Juli mendatang sudah masuk tahap pembahasan APBD Perubahan. “Bagaimana mau mengetuk APBD Perubahan, sedangkan APBD murni saja tidak ada progres. Ini akan membuat silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) membengkak,” tandasnya. [] RedFj/KP