EKSEKUTOR

Hingga memasuki pertengahan tahun dan mendekati pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2014 kini, ternyata masih cukup banyak paket kegiatan yang didanai dari APBD 2014 belum berjalan. Jangankan berjalan, untuk tender saja banyak yang belum dilakukan.
Bahkan berdasarkan data yang diperoleh wartawan, dari total 587 paket proyek yang harus ditender secara elektronik melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun ini, per 23 Mei lalu baru tercatat sebanyak 58 paket yang sudah beres.
Sedangkan sisanya, sebagian dalam proses tender dan sebagian besar lainnya karena datanya masih tertahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Tercatat dari 587 proyek tersebut tersebar di 28 SKPD. Namun dari 28 SKPD tersebut, baru 3 SKPD yang sudah lunas menyerahkan semua data lelang ke ULP untuk ditayang. Tiga SKPD tersebut masing-masing Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKPPPP) dengan masing-masing satu paket dan Satpol PP dengan dua paket. Sedangkan 25 SKPD lainnya meski sebagian data paketnya sudah diserahkan, namun masih banyak pula yang tertahan karena tengah melengkapi berkas.
Paket kegiatan terbanyak ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (Discipkatakot) dengan jumlah 300 paket. Meski dengan jumlah yang banyak, namun SKPD ini tercatat sebagai yang paling banyak pula telah menyerahkan dokumen lelangnya ke ULP. Yakni 79 dokumen lelang diserahkan ke ULP.
Sedangkan 221 paket lainnya kini dalam tahap melengkapi berkas untuk selanjutnya bisa ditender dalam waktu dekat. Di urutan kedua setelah Discipkatakot, ada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) yang telah menyerahkan 70 dokumen paket lelang dari total 100 paket yang harus ditender pada APBD 2014 ini.
Kemudian disusul Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang tercatat telah memasukkan 23 dokumen dari total 29 paket kegiatan. Di urutan keempat ada Sekretariat Kota (Setkot) dan Dinas Pendidikan (Disdik) yang masing-masing pada tahun ini harus melakukan tender sebanyak 16 paket kegiatan.
Dari Setkot tercatat telah memasukkan 4 dokumen. Sedangkan Disdik dengan 3 dokumen. Sementara Dinas Perhubungan (DishuB) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) tercatat memiliki 15 paket kegiatan. Namun dari BKPAD baru menyerahkan satu dokumen. Sedangkan dari Dishub belum ada sama sekali data dokumen lelang 2014 yang masuk ke ULP Samarinda.
Sementara RSUD IA Moeis dan Dinas Kesehatan (Dinkes) masing-masing dengan jumlah peket sebanyak 11 dan 10. Namun dari 11 paket milik RSUD IA Moeis belum satupun dokumen yang diserahkan ke ULP. Sementara Dinkes dari 10 paket, 3 di antaranya sudah dibereskan dokumennya. Sisanya ada di SKPD lainnya dengan jumlah di bawah 10 paket.
Kabag embangunan Setkot Samarinda, Ananta Fathurrozi yang dikonfirmasi Sapos terkait itu mengaku tidak khawatir. Ia bahkan meyakini jika semua paket tersebut bisa ditender dan dikerjakan maksimal sebelum memasuki akhir tahun. Pasalnya untuk kewenangan mana saja paket yang didahulukan, tergantunng masing-masing SKPD.
“Kita proses di bagian akhirnya. Tapi percayalah, setiap SKPD yang ada pasti sudah punya jadwal masing-masing. Jadi sudah jelas, mana saja kegiatan yang didahulukan dan mana saja yang bisa ditunda. Untuk kegiatan yang waktu pengerjaannya tidak memakan waktu lama, kan bisa ditunda. Mereka pasti lebih fokus untuk dahulukan kegiatan yang lebih besar untuk ditender duluan,” tegas Ananta. [] RedFj/SP