Terus mendapat tekanan, DPRD Kotim akhirnya angkat bendera putih. Agenda rapat dengar pendapat (RPD) yang sebelumnya mereka janjikan dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Padatnya agenda para wakil rakyat keluar daerah menjelang akhir masa jabatannya menjadi penyebab. DPRD Kotim pun merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) untuk menyelesaikan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Kotim saat ini.
“Bulan ini agenda anggota dewan cukup padat, bahkan Senin depan Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Medan. Melihat itu kita kesulitan mencari waktu untuk menjadwalkan RDP. Solusinya kita rekomendasikan kepada Pemkab Kotim untuk menggelar pertemuan dengan pihak PLN membahas persoalan krisis listrik yang terjadi saat ini,” kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli, Kamis (12/6).
Dalam pertemuan nantinya, Jhon juga meminta untuk menghadirkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Kotim. Menurutnya, tak sedikit perusahaan kelapa sawit di Kotim yang memilik pembangkit listrik sendiri. Nah, keberadaan power plant setidaknya bisa dimanfatkan untuk membantu krisis listrik di Kotim.
“Mereka (perusahaan perkebunan, red) kan memiliki boiler atau power plant yang memiliki daya listrik berlebihan. Misalnya daya yang dihasilkan 3 megawatt yang dipakai paling cuma separo. Sisa energi itu yang ingin kita tanyakan apakah bisa dimanfaatkan. Seperti apa nanti bentuk kerjasamanya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang difasilitasi Pemkab Kotim,” jelas Jhon Krisli.
Jhon juga mengaku dengan menggandeng perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal kelistrikan, merupakan solusi terbaik mengatasi krisis listrik yang terjadi saat ini. Meskipun PLN sendiri sudah membangun PLTU di Bagendang, namun pengoperasiannya masih cukup lama.
“Ini solusi cepat dan mungkin dapat direalisasi dalam waktu. Kalau kita menunggu pengoperasian PLTU Bagendang terlalu lama. Dan jika masih mengandalkan pasokan dari PLTU Asam-Asam, suatu saat biarpet listik pasti akan terjadi. Nah, jika PLN bekerjasama dengan PKS dalam jual beli daya listrik mungkin bisa membantu,” ujar Jhon
Dikatakan Jhon beberapa perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim yang memiliki pabrik pengolahan diantaranya Agro Indomas, Sukajadi Sawit Mekar, Windu Nabatindu, PT Makin.
Sebelumnya diwartakan sebagai pelapor, Forum Bersama (Forbes) Kotim sangat kecewa dengan sikap DPRD Kotim. Penyebabnya penjadwalan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PLN belum juga ada kejelasan. Padahal surat permintaan untuk mengagendakan RDP kepada DPRD Kotim sudah diserahkan sepekan lalu. Justru yang terjadi para wakil rakyat tersebut disibukkan dengan agenda kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
“Terus terang apa yang dilakukan anggota DPRD Kotim saat ini membuat kami kecewa. Sejak sepekan lalu, kami sangat berharap RPD dengan PLN membahas persoalan kelistrikan bisa dilakukan. Tapi faktanya mereka malah memilih melakukan kunjungan kerja,” kata Koordinator Forbes Audy Valent, Rabu (11/6).
Apa yang dilakukan anggota dewan saat ini menurut Audy, sama saja dengan melukai perasaan masyarakat. Disaat publik menggantungkan harapan kepada wakilnya di DPRD, agar persoalan biarpet listrik di Kota Sampit bisa tuntas, justru yang terjadi sebaliknya.
“Respons dan kepekaan mereka sepertinya sudah tidak ada lagi. Ini sudah melukai masyarakat banyak. Harusnya mereka tanggap bahwa persoalan ini (biarpet, red) perlu diselesaikan , dan bukannya malah memilih melakukan kunjungan kerja,” tukas Audy.
Saat mencoba mendatangi gedung DPRD Kotim dan meminta kejelasan kapan RDP digelar, Audy juga tampak kecewa. Tak satu para wakil rakyat tersebut turun ngantor. ”Tadi saya ke DPRD saya ke sana kosong tak ada orangnya sama sekali. Kita akan surati kedua kalinya untuk mengingatkan mereka kembali,” ujarnya.
Audy juga menyebut sebagai tindaklanjut dari persoalan ini akan menggalang kekuatan masyarakat untuk melakukan aksi demo ke gedung DPRD Kotim. Cara terakhir itu akan dipilih jika para anggota DPRD Kotim masih belum bisa memastikan agenda RDP dengan pihak PLN. “Kita lihat dulu perkembanganya, jika masih saja tidak ada kejelasan jangan salahkan saya dan masyarakat meminta dengan cara aksi demo,” tegasnya. [] RedFj/RS