Disebut lebih memprioritaskan dana aspirasi, para anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan (dapil) Balikpapan seragam membantah. Mereka menilai, selama ini sudah menjalankan fungsi legislasi dan memperjuangkan kepentingan publik Kota Minyak. Mereka yang menolak disebut lebih memprioritaskan dana aspirasi itu datang dari anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan, Nicolas Pangeran.
Ia mengaku, meski baru menjadi anggota dewan menggantikan Sofian Nur, September 2013, para wakil rakyat sudah maksimal memperjuangkan anggaran untuk Balikpapan. Menurutnya, kepentingan publik secara luas lebih penting ketimbang dana aspirasi. Namun, karena kondisi keuangan Kaltim yang sedang defisit, itu jadi problem. “Akhirnya, Balikpapan hanya kebagian sedikit. Tapi harus diketahui, daerah lain juga demikian,” bebernya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat ini menjelaskan, proyek besar di Balikpapan seperti Stadion Batakan, Balikpapan Islamic Center (BIC), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Malang, dan sirkuit berkelas internasional di Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur itu sangat perlu mendapat suntikan dana dari Pemprov Kaltim. Sehingga pembangunannya bisa segera rampung.
Ia sepakat, bila bantuan keuangan yang minim mengalir ke Kota Minyak ini jadi pekerjaan rumah bagi wakil rakyat periode selanjutnya. “Anggota DPRD Kaltim periode selanjutnya (2014-2019) harus solid. Bila perlu bersama-sama merumuskan tujuan untuk mendapat bantuan keuangan yang besar,” harapnya. Senada, anggota DPRD Kaltim dari dapil Balikpapan lainnya, Puji Astuti menolak disebut memprioritaskan dana aspirasi.
Ia menyebut lobi-lobi politik di Karang Paci –sebutan Gedung DPRD Kaltim– sudah dilakukan. Mana program yang dianggap prioritas maka akan diperjuangkan. “Tapi ketika sudah jadi anggota DPRD Kaltim, bukan bicara dapil. Tapi harus memerhatikan semua daerah,” ungkapnya. Kendati demikian, kata dia, Kota Minyak yang merupakan gerbang Kaltim sudah sepantasnya mendapat kucuran lebih besar.
Bantuan keuangan sebesar Rp 50,4 miliar dari provinsi tahun ini untuk kota ini, ungkapnya, terlampau kecil. “Tahun depan harus lebih besar bantuan yang mengalir ke Balikpapan,” harapnya. Adapun anggota DPRD Kaltim dari dapil Balikpapan, Muhammad Adam menyebut, tidak terealisasinya usulan bantuan keuangan pemkot sebesar Rp 2,1 triliun ke Pemprov, bukan menjadi ukuran bahwa kinerja wakil rakyat asal kota ini minim.
“Kami sudah berjuang di masing-masing komisi,” terang anggota Komisi III DPRD Kaltim ini. Sebelumnya, Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menyebut, minimnya bantuan keuangan dari provinsi ke Balikpapan ditengarai karena banyak wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim memprioritaskan dana aspirasi.
Sehingga proyek besar di Kota Minyak minim kucuran dari provinsi. Kondisi itu berkaca tahun ini, Balikpapan yang mengusulkan Rp 2,1 triliun ke Pemprov, hanya kebagian Rp 50,4 miliar. [] RedFj/KP