PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya menilai sebelum pemerintah kota (Pemkot) melakukan pembangunan infrasturktur, harusnya dilakukan pengkajian matang, agar hasil pembangunannya tidak sia-sia dan dibutuhkan masyarakat.
“Dalam mengusulkan pembangunan, semua harus berdasarkan analisis dan berdasarkan skala prioritas, khususnya dalam membuat perencanaan sebelum melakukan pengusulan program kerja,” kata Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Retno Insiyah di Palangka Raya, Selasa (24/06/2014).
Hal itu disampaikan mengingat adanya pernyataan dari beberapa pihak yang menyoroti pembangunan Kota Palangka Raya saat ini dalam sisi negatif.
Ia mengatakan, masyarakat atau kalangan lain jangan bisa mengusulkan program pembangunan ketika tidak diakomodir kemudian protes, sebab Pemkot dalam melaksanakan program kerja juga harus melakukan pengkajian teknis yang mendalam.
“Jangan hanya bisa ngomong masalah pembangunan tetapi tidak melihat realitas dan profesional, khususnya dalam pembenahan infrastruktur, ada beberapa pertimbangan Pemkot dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah skala prioritas,” ungkap Retno Insiyah.
Menurut dia, saat ini Pemkot Palangka Raya sangat fokus dalam membenahi infrastruktur wilayah, terutama akses jalan. Sekarang ini, Pemkot dan DPRD Kota Palangka Raya terus berupaya mencari solusi menjawab kendala yang masih ada, yang tentunya dengan cara bertahap.
“Saya berharap pihak Provinsi Kalimantan Tengah mengenai permasalah infrastruktur bisa memberikan tanggapan untuk mencari solusi terbaik dalam melakukan pembenahan pembangunan,” katanya.
Kader Partai Golkar Kota Palangka Raya itu meminta agar masyarakat juga dapat mendukung kebijakan dan komitmen Pemkot saat mulai pelaksanaan proyek, serta ikut memelihara hasil pembangunannya.
Hasil pembangunan yang dapat dipelihara dengan baik tentu nantinya bisa dimanfaatkan lebih lama dan masyarakat lancar melakukan kegiatan, baik perekonomian dan sosial budaya maupun keagamaan dengan lebih aman serta nyaman.
“Meski ada kendala dalam kegiatan infrastruktur nanti, baik karena terbatasnya keuangan daerah atau tidak, kami tidak akan tinggal diam melihat kondisi lapangan yang dihadapi,” tambahnya.
Agar bisa tercapai kebijakan dan komitmen tersebut, pihaknya akan melakukan terus komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat. [] Ant