Sejumlah warga memprotes pembentukkan Tim 14 yang akan melakukan pengawasan terhadap sejumlah kerawanan selama bulan suci Ramadan 1435 H. Pasalnya, tim pengawas tidak mencantumkan atau melupakan pengawasan terhadap aktivitas pelacuran yang dilakukan di jalan, indekost, hotel melati, eks lokalisasi Km 17 dan eks lokalisasi Manggar Sari.
“Dalam tim pengawas ini tidak ada tim yang mengawasi WTS yang berkeliaran saat bulan Ramadan. Ada apa ini?. Seharusnya ada pengawasan WTS agar tidak ada aktifitas prostitusi di bulan Ramadan,” protes Abdullah Husein kepada wartawanSabtu (28/6) kemarin.
Menurut Abdullah, dirinya menjadi curiga kepada Pemkot karena tidak membentuk tim pengawas WTS. “Saya justru curiga mas mengapa Pemkot tidak membentuk tim pengawas WTS di bulan Ramadan ini. Jangan-jangan sengaja tidak diawasi,” sindirnya.
Hal senada juga diungkapkan Ridwan warga Klandasan Ulu. Ia mengatakan, biasanya saat bulan Ramadan ada juga WTS yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari seusai tarawih. “Kami berharap ada tim yang melakukan pengawasan prostitusi,” sarannya.
Seperti diketahui Pemkot telah membentuk Tim 14 untuk melakukan pengawasan terhadap kerawanan yang bakal terjadi selama Ramadan diantaranya bencana alam, tempat hiburan malam (THM), lonjakan harga serta kerawanan lainya.
Untuk memaksimalkan pengawasan ini, Pemkot melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan unsur pimpinan daerah, aparat terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan di Kota Minyak ini bisa beerjalan lancar.
Tim pengawas Ramadan dibahas serius dalam pertemuan dipimpin Wali Kota Rizal Effendi didampingi Wawali Heru Bambang dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti Polri dan TNI, Jumat (27/6) kemarin.
Ada beberapa yang perlu diwaspadai di bulan Ramadan, di antaranya soal parkir. Sejauh ini ada dua lokasi yang jadi laternatif, yakni halaman Gedung Nasional, Klandasan dan area parkir ACE Hardwere kawasan BP.
“Jadi rapat ini untuk mengetahui apa saja yang rawan dan langkah antisipasinya. Pemerintah kota mendukung penuh upaya mengantisipasi, walaupun tugas pokoknya di laur pemerintah misal soal pengaman dari polisi,” kata Kabag Humas dan Protokol Sekdakot, Sudirman Djayaleksana.
Masalah lain adalah 11 titik daerah rawan, bahaya kebakaran, bahaya banjir dan peningkatan tindakan pencurian. Meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial seperti pengemis, gepeng dan anak jalanan. Gangguang ketertiban umum terutama pedagang kaki lima (PKL);
Lonjakan penduduk pendatang pasca lebaran yang dapat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial antara lain, kriminalitas, pengangguran, penduduk miskin, dan lainnya.
“Ada juga gangguan pelayanan listrik dan air bersih, meningkatnya penyakit diare dan ISPA. Termasuk Penyaluran infaq dan sedekah secara langsung dari pemberi. Jadi langkahnya selanjutnya seperti apa sudah dibahas,” kata Sudirman. [] RedFj/BP