Para orangtua siswa kembali mendatangi Kantor DPRD Balikpapan. Namun jumlahnya tidak sebanyak Senin (30/6) kemarin lusa. Kali ini tidak mencapai ratusan. Mereka kembali datang untuk meminta bantuan wakil rakyat dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, Ketua DPRD Andi Burhanudding Solong menyarankan para orangtua tidak hanya mendatangi kantor dewan tetapi juga pemkot untuk dicarikan solusinya.
Wali Kota Rizal Effendi menegaskan soal PPDB khususnya bagi orangtua yang anaknya tidak diterima di sekolah yang dinginkan untuk mencari sekolah lain sesuai dengan standar nilai kelulusan. Dia pun mengakui hak dari masyarakat untuk bersekolah memang harus didapat, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.
“Tapi sekarang ini tidak, semuanya mau masuk di sekolah negeri. Tidak bisa juga mereka (orangtua) datang minta ditaruh di SMP 1, SMA 1 itu ‘kan tidak bisa. Seluruh Indonesia dalam penerimaan siswa baru pakai aturan. Tidak bisa main titip-titipan, semua akan disesuaikan dengan aturan” ujar Rizal Effendi usai rapat paripurna, Selasa (1/7).
Rizal pun menegaskan banyak anak yang tidak tertampung bukan karena kurang kuota, tetapi kebanyakan orangtua ingin anaknya masuk sekolah negeri. “Bukan tidak cukup, inikan alamiah begini. Masyarakat ingin sekolah negeri, ingin dekat rumah, ingin sekolah terbaik ya ngak bisa dong. Ya kan harus disebar, persoalan bukan daya tampung. Swasta juga butuh siswa,” tegas Rizal.
Terkait masyarakat yang mengadu ke Dewan, Rizal menyebut itu sah-sah saja. Tetapi, DPRD ataupun orangtua tidak bisa mendikte sekolah dan harus diterima di sekolah yang dituju.
Bagaimana solusi pemkot bagi anak yang tidak tertampung ini? Ditanya demikian, dia kembali menyebut harus mencari sekolah yang sesuai standar nilai anak. “Kalau dari kita (pemkot) sudah memberikan solusi bagi gakin untuk bersekolah. Selain kuota, juga membiayai gakin bersekolah di swasta jika tidak masuk di sekolah negeri,” ucapnya.
Mengenai anggaran pendidikan senilai Rp8 miliar ditahun 2014 yang dipangkas atau dialihkan dan dipertanyakan ABS, Wali Kota belum bersedia menjelaskan. “Soal anggaran itu nanti kita jelaskan,” bebernya.
Sementara itu, masyarakat yang berkumpul di kantor wali kota masih tampak bingung. Sambil menunggu wali kota, para orangtua berharap DPRD melakukan fasilitasi. Masalah penerimaan peserta didik baru ternyata membuat ketua ABS geram sebelum rapat sidang paripurna.
Kegeraman ini pun berlanjut di saat awal sidang dengan menyorot Dinas Pendidikan (Disdik) Apalagi ketika ABS menyebut haram hukumnya bagi anak Balikpapan tidak bersekolah. “Soal titipan, tidak ada namanya titipan. Ini bentuk perjuangan kami kepada masyarakat. Haram hukumnya bagi anak-anak Balikpapan tidak bersekolah apalagi mereka dari keluarga miskin,” ujar ABS.
Kembali Rizal, pihaknya telah membentuk tim untuk mencarikan solusi terhadap para siswa yang tidak bisa diterima pada PPDB SMP, SMA/SMK negeri. “Kami telah membentuk tim untuk mencarikan solusi bagi siswa yang memiliki nilai cukup baik namun tidak bisa diterima disekolah negeri. Ya kalaupun tidak diterima kami sarankan masuk ke swasta tapi tidak dibebankan biaya sumbangan pembangunan gedung,” ujar Rizal, menenangkan.
Untuk saat ini Rizal meminta kepada orangtua agar bersabar karena pemkot sedang upayakan agar lulusan yang tidak tertampung dalam sekolah negeri bisa melanjutkan pendidikannya pada sekolah yang layak. “Biarkan dulu proses PPDB berlangsung. Nanti kami carikan solusi lulusan yang tidak tertampung.
Soalnya kami selaku pemerintah tidak sembarangan menambah jatah atau ruang sekolah tanpa persetujuan dari Disdik. Kalau ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maka wali kotanya bisa ditangkap oleh aparat hukum,”pungkasnya. [] RedFj/BP