TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Budiman Arifin mencatat tiga tugas yang harus dilakukan Pemkab Bulungan usai menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Bulungan untuk ditingkatkan jadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Budiman mengakui, dengan predikat WDP diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuktikan masih banyak pekerjaan rumah harus dibenahi. Karena itu, ia segera evaluasi apa saja masalah yang terjadi, sehingga target tahun depan dapat meraih WTP.
Menurutnya, tiga faktor harus dibenahi adalah pengelolaan administrasi keuangan. Pasalnya, sistem yang ada saat ini harus diubah dan berbasis kompetensi maupun aktual. Sehingga, manajemen keuangan daerah menjadi jelas dan teratur. Kemudian, persiapkan payung hukum setiap peraturan yang ada.
“Peraturan daerah yang sudah ada kita perbaiki, diubah dengan standar akuntansi yang baru. Kemudian disiapkan dasar hukumnya,” kata Budiman kepada Koran Kaltara usai rapat paripurna, Kamis (24/7) kemarin di gedung DPRD Bulungan.
Kemudian, ketepatan perencanaan harus sesuai jadwal. Ia menilai, selama ini masih sering terjadi keterlambatan. Sehingga, kedepannya harus ada pembenahan.
“Bagaimana kita membuat perencanaan tepat waktu, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan tahapan ABPD. Itu sangat berpengaruh,” sebut Budiman lagi.
Terakhir yang menurutnya harus dibenahi adalah aset daerah. Untuk masalah aset, Budiman mengakui hal itu sebagai tugas berat. Pembenahan itu menyangkut legalitas aset yang selama ini belum terdata dengan jelas. Meski tak bisa sepenuhnya selesai, namun harus mematok target.
“Aset sudah puluhan tahun ada, namun kita tak bisa salahkan pemimpin yang lalu, mengapa legalitas belum jelas. Saat ini harus dibenahi. Pelan-pelan kita benahi, meski tak bisa 100 persen, tapi ada hasilnya. 70 persen saja sudah lumayan. Pembenahan aset ini paling berat,” tambahnya. [] KK