JAKARTA – Pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai orang nomor dua di Korps Bhayangkara begitu mendadak. Tiba-tiba Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengumumkan bahwa BG telah dilantik menjadi wakil kepala Kepolisian RI (wakapolri) sekitar pukul 14.00 WIB kemarin (22/4) di Aula Gedung Utama, Kompleks Mabes Polri.
Pantauan wartawan, sekitar pukul 13.00 WIB sejumlah petinggi Polri masuk ke gedung utama. Di antaranya Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Kabaharkam Komjen I Putut Eko Bayu Seno, Kadivpropam Irjen Syafruddin, Kadivhumas Anton, dan sejumlah pejabat lembaga mitra polisi, di antaranya Ketua Kompolnas Edi Hasibuan dan anggota M Nasser.
Mereka semua diam terkait kedatangannya ke gedung utama yang diprediksi untuk pelantikan BG. Budi Waseso menuturkan, dirinya tidak punya kewenangan berkomentar. “Itu wewenang dari kapolri,” ujarnya.
Sejam kemudian, sejumlah petinggi Polri tampak keluar. Lagi-lagi, mereka hanya diam. Menurut Ketua Kompolnas Edi Hasibuan, memang saat ini Polri telah memiliki wakapolri, yakni Komjen BG. “Semua petinggi Polri ada di pelantikan tersebut,” ujarnya.
Suasana saat pelantikan dipastikan sangat sederhana. Edi menjelaskan, tidak terlihat ingar-bingar pelantikan. Setelah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melantik BG sebagai wakapolri dan pejabat baru Kalemdikpol Irjen Syafruddin, yang awalnya kadivpropam, semua berjabat tangan. “Kapolri tampak akrab dengan keduanya,” jelasnya.
Namun, ada sedikit kejanggalan dalam pelantikan tersebut. Yakni, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti langsung meninggalkan lokasi pelantikan, tepat setelah memberikan selamat kepada BG dan Syafruddin. “Ya, cepat banget pelantikannya, sepertinya Badrodin ini ada agenda lain di Konferensi Asia Afrika (KAA),” terang Nasser, anggota Kompolnas.
Tertutupnya acara pelantikan wakapolri baru terjadi kali ini. Pelantikan wakapolri tahun-tahun sebelumnya, mulai Badrodin sendiri, Oegroseno, hingga Nanan Sukarna, tidak pernah ditutup-tutupi. “Ya, memang belum pernah. Tapi, ‘kan semua sekarang sudah tahu,” ujar Nasser.
Pengacara BG Fredrich Yunadi berkilah sebenarnya pelantikan wakapolri tidak tertutup. Hanya, ini demi menghindari anggapan bahwa BG jemawa karena telah menang dalam perkaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Beliau tidak ingin dilihat show of force setelah ini semua. Dia tidak mau pamer kekuatan. Kalau pelantikan ini dilakukan dengan meriah, dikhawatirkan akan ada orang yang tersakiti,” kilahnya.
Namun, Kadivhumas Anton menampik acara digelar tertutup. Sebab, semua petinggi Polri maupun mitra juga diundang. “Bukan tertutup, tapi sederhana saja. Ini saya mengumumkan pelantikannya, berarti ‘kan tidak tertutup,” tuturnya.
Anton menegaskan bahwa sebenarnya penentuan wakapolri termasuk dalam telegram rahasia. Yang artinya, merupakan rahasia negara. Namun, pelantikan ini tetap diumumkan ke masyarakat. “Jangan berpikiran negatiflah,” jelasnya.
Yang jelas, saat ini wakapolri akan mendampingi kapolri dalam bekerja. Wakapolri mendukung semua kebijakan kapolri. “Tidak ada program wakapolri, yang ada hanya mendukung kebijakan kapolri,” jelasnya.
Namun, masih ada yang mengganjal dari pelantikan tersebut. Yakni, kasus gratifikasi BG yang belum ada kepastiannya dari Bareskrim. Apakah kasus dugaan gratifikasi itu berlanjut atau tidak? Kabareskrim Budi Waseso menjelaskan, sebenarnya pelantikan tidak perlu menunggu gelar perkara Bareskrim. “Sebab, sudah ada keputusan praperadilan,” tuturnya.
Sebelum pelantikan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR. Setelah pertemuan, Badrodin membenarkan BG telah terpilih berdasarkan sidang Wanjakti, awal pekan ini,
Ditanya terkait potensi adanya matahari kembar, atau dualisme kepemimpinan karena keberadaan BG, emosi Badrodin tampak terpancing. Dengan nada meninggi, Badrodin membantah isu tersebut dengan menegaskan posisinya sebagai perwira tertinggi di Polri.
“Saya kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” tegasnya.
Yang menarik, saat kembali ditemui wartawan setelah menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara semalam, Badrodin mengakui pelantikan BG memang diam-diam. Hal itu dilakukan karena situasi yang mendesak. BG seharusnya baru dilantik Kamis (23/4) ini. Namun, Badrodin berkilah, terpaksa pelantikan dimajukan sehari karena dirinya harus mendampingi Presiden ke Bandung untuk KAA.
“Besok malam (hari ini) ‘kan saya harus berangkat ke Bandung. Sehingga kemungkinan pelantikannya baru minggu depan. Kemudian ada desakan, kalau bisa sekarang saja,” ujar Badrodin.
“Maksudnya ‘mendesak’ itu karena besok (Kamis) saya harus pergi. Sehingga pelantikan dilakukan hari ini (Rabu kemarin),” imbuhnya.
AKADEMISI MENOLAK
Penetapan BG menjadi wakapolri ditentang keras para ahli dan akademisi. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk turun tangan menganulir keputusan tersebut.
Hal itu diserukan empat akademisi kemarin. Yaitu staf pengajar Universitas Paramadina Abdul Rochim Gazali, sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola, pengajar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando, dan Airlangga Pribadi, pengajar di Universitas Airlangga. Bertempat di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, mereka menyerukan penolakan terhadap BG.
Thamrin mengaku kecewa dengan terpilihnya BG. Meski itu hak prerogatif kapolri, dia mengatakan dengan terpilihnya BG sebagai wakapolri akan menimbulkan terjadinya gesekan kembali antara KPK dan Polri. “Kami melihat adanya upaya melemahkan KPK,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemilihan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu sudah menafikan pesan publik yang menolak BG. Terlepas dari status tersangkanya yang dibatalkan oleh praperadilan, rakyat menganggap BG masih tersangkut kasus rekening gendut. “Sampai kini ‘kan gelar perkaranya di Mabes Polri belum selesai,” ujarnya.
Tak hanya itu, menurut dia, Wanjakti dan Kapolri telah melecehkan wibawa Presiden. Pasalnya, dalam pengangkatan pejabat eselon satu A dan satu B, Polri harus berkonsultasi terlebih dulu kepada kepala negara. Aturan itu sesuai Perpres Nomor 52 Tahun 2010 pasal 57 mengenai konsultasi kepada Presiden untuk mengangkat pejabat dan eselon satu A dan satu B. “Jelas mereka tidak mengindahkan wibawa Presiden,” paparnya.
Ade Armando menambahkan, dia menganggap pemilihan wakapolri tidak tepat. Lantaran Wanjakti mengerucutkan calon pembantu Badrodin itu hanya satu orang, yakni BG. Hal itu jelas tidak memberikan kesempatan kepada Kapolri dan Presiden untuk memilih calon lain. “Ini bukti pelecehan publik dan melecehkan Presiden,” tuturnya.
Abdul Rochim Gazali menjelaskan penunjukan BG itu diduga untuk mengamankan koruptor. Dia memprediksi ke depannya korupsi akan kembali menjamur di Indonesia. Hal itu jelas sangat bertentangan dengan Nawacita Jokowi, yakni pemberantasan korupsi dan mengedepankan supremasi hukum.
Sementara, Airlangga yakin Presiden Jokowi kecewa dengan penetapan BG sebagai wakapolri. Pasalnya Wanjakti dan Kapolri tidak mengindahkan apa yang dia sampaikan. Yakni penunjukan wakapolri harus mempertimbangkan aspirasi publik. Namun dia mengatakan saat ini posisi Presiden sangat sulit.
JOKOWI NGAMBANG
Istana sendiri bermain aman dalam pelantikan BG sebagai wakapolri. Presiden Joko Widodo hanya menyatakan dirinya sudah bertemu Kapolri. “Sudah saya perintahkan kepada Kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan,” kata Presiden, di sela-sela kegiatan KAA di Jakarta Convention Center, kemarin (22/4).
Ketika itu, dia tidak secara gamblang mengungkap nama Budi Gunawan sudah mendapat persetujuan dirinya atau belum. Jokowi memilih kembali menyatakan bahwa telah memerintahkan kepada Kapolri untuk memperbaiki kelembagaan, mekanisme kerja internal, serta pengawasan di Polri. ”Kemudian, juga (perintahkan) pembenahan SDM yang ada, cukup,” pungkas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Saat ditanya terkait hal tersebut, Presiden sedang berkunjung ke ruang media center yang ada di lokasi KAA. Selain isu-isu seputar KAA, Jokowi sepertinya juga sadar kalau akan mendapat pertanyaan seputar pelantikan Budi Gunawan. Hal itu terlihat dengan telah disiapkannya secarik kertas untuk kemudian dibacanya saat pertanyaan seputar hal tersebut meluncur dari awak media. [] JPNN