NUNUKAN – Kepala Disdukcapil Kabupaten Nunukan Samuel Parrangan mengatakan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL), Kecamatan Tulin Onsoi merupakan permintaan perusahaaan tersebut.
Pembuatan KTP bagi karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, untuk kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) guna memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan undang-undang.
Samuel membantah, pembuatan KTP menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan untuk kepentingan politik tertentu.
”Kami ke sana atas permintaan PT KHL. Seluruh akomodasi, transportasi mereka tanggung. Ini untuk kepentingan pembuatan BPJS. Jadi sama sekali jauh dari muatan politis,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Andi Krislina sebelumnya mempertanyakan kebijakan Pemkab Nunukan yang memberikan kemudahan kepada karyawan PT KHL untuk mendapatkan KTP.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempersoalkan kebijakan dimaksud karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nunukan, Desember mendatang. [] KK