BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan memfokuskan skala prioritas pembangunannya dari segi Pendidikan dan Kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara. Dalam hal ini, sektor pendidikan di perbatasan menjadi keharusan yang diprioritaskan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Ir Frederick Ellia Gugkang mengatakan, pendidikan dan kesehatan adalah tahapan awal yang harus dibangun.
Mengingat Kaltara merupakan provinsi baru yang membutuhkan kontribusi SDM yang berkualitas. Bahkan, alokasi dana yang diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebanyak Rp 18 Miliar.
“Dalam konteks kesinambungan pembangunan, Rancangan RKPD 2016 harus menyediakan fondasi yang kokoh bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya (RPJMD 2016-2020),” kata Frederick
“Kita menyusun rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltara. Ini berdasarkan gagasan yang diusulkan oleh Pemerintah kabupaten/kota di Kaltara,” sambungnya.
Selain itu, kata dia, dalam sektor pendidikan telah direncanakan pula pembangunan sekolah baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan asrama sekolah.
Terkait hal itu, kata Fredrick, sebenarnya sudah mejadi usulan yang dibahas pada saat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beberapa waktu lalu. Lebih lanjut lagi dia mengatakan, sektor pendidikan merupakan bidang yang harus menjadi prioritas.
“Bentuk kegiatan yang masuk anggaran negara itu ialah sekolah yang benar-benar berada di perbatasan dan diklasifikasikan sebagai desa tertinggal. Bukan sekolah yang ada di perbatasan yang dikategorikan sebagai desa yang maju,” jelasnya.
Selain itu, dibidang kesehatan, lanjut Frederick, pembangunan untuk RS Pratama di Kabupaten Tana Tidung (KTT) di daerah Tana Lia dan Bebatu, Kabupaten Nunukan daerah Sebayu dan Krayan, dan Kabupaten Malinau daerah Long Ampung.
Kemudian RSUD Tarakan beserta pembangunan gedung radioterapi. Serta pengadaan tenaga kesehatan di Malinau meliputi dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi). Serta pembangunan baru RS Provinsi Tipe A di Tanjung Selor yang merupakan Ibukota Kaltara.
Selain pendidikan dan kesehatan, bidang pertanian juga mendapat perhatian. Ditambahkan Fredrick, produksi pertanian diupayakan meningkat apalagi di Kaltara masih banyak lahan yang cocok untuk dikembangkan.
“Lahan pertanian di Kaltara juga penting untuk dikembangkan, apalagi lahan di Kaltara cukup luas dan bisa menjadi sumber ketahanan pangan,” katanya.
Sebelumnya, telah dilaksanakan pula Musrenbang Regional Kalimantan I di Tarakan. Turut hadir yang membuka acara tersebut ialah Presiden Joko Widodo pada 15 Desember 2014 lalu. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara periode sebelumnya, Dr H Irianto Lambrie mengatakan, jika Presiden Jokowi (sapaan akrab), mengapresiasi atas suksesnya acara tersebut.
“Pelaksanaan Musrenbang Regional Kalimantan I Di Tarakan, yang dibuka langsung Presiden Jokowi merupakan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap provinsi yang baru lahir,” ujar Irianto.
Tak hanya itu, dia juga menyebutkan, bahwa ini adalah upaya peletakan batu fondasi pembangunan yang akan dilanjutkan oleh Gubernur Definitif. Disebutkannya, RKPD Tahun 2016 harus diarahkan untuk mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pemerintah Republik Indonesia (RI).
“Saya juga berharap, ke depannya, apa yang telah direncanakan dalam kesempatan ini, dapat segera dilaksanakan,” lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga mereview kembali jalannya roda Pemerintahan Provoinsi Kaltara.
Selama dua tahun terakhir, dirinya sudah melakukan tugas-tugas sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) 20/2012 yang tertuang dalam pasal 10 ayat 5. Namun, hanya satu yang belum terselenggara, yakni memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). [] BKR