KOTABARU – Mega proyek jembatan Pulaulaut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menghubungkan pulau di Kotabaru ke daratan Kalimantan, siap dibangun. Peletakan batu pertama atau ground breaking proyek mercusuar senilai Rp3,6 triliun itu dipastikan pertengahan Juni 2015.
“Insya Allah kalau tidak ada halangan, ground breaking jembatan akan dilakukan pertengahan Juni,” kata Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, di Kotabaru, Minggu (29/6).
Rencananya, peletakan batu pertama jembatan sepanjang 5,6 kilometer akan dilakukan 1 Juni, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kotabaru ke-65. Namun karena sesuatu hal, rencana tersebut diundur hingga pertengahan Juni 2015.
Menurut bupati, kapanpun peletakan batu pertama dilakukan tidak masalah, yang terpenting jembatan yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut segera terwujud.
Irhami berharap, dengan terbangunya jembatan itu laju roda perekonomian di kedua daerah, khususnya di Kabupaten Kotabaru akan semakin pesat.
Untuk mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotabaru, Pemkab Kotabaru menyusun beberapa langkah strategis, di antaranya, membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulaulaut Barat, menjajaki kerja sama dengan pengelola Kota Jawa Barat Bekasi (Jababeka), dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru Ansyar Noor menjelaskan, beberapa tahun terakhir Kotabaru mulai fokus mewujudkan keinginan memiliki kawasan ekonomi khusus yang kini masih dalam pembahasan tim terpadu dengan pemerintah pusat.
Kotabaru sangat mengharapkan terpilih menjadi satu di antara lima daerah di Indonesia yang ditunjuk menjadi kawasan ekonomi khusus.
“Terdapat 48 daerah di 27 provinsi kini memperebutkan untuk ditunjuk sebagai daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus,” terangnya.
Menurut Kepala Bappeda, dengan kerja keras yang disinergikan dengan potensi di daerah, Pulau Laut Barat, Kotabaru, sangat layak menjadi satu di antara lima daerah yang ditunjuk menjadi KEK.
Diantara keunggulan Kotabaru yang tidak dimiliki daerah lain, Pulau Laut merupakan bagian dari wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang memiliki alur pelayaran perdagangan internasional, di mana kedalaman laut di wilayah tersebut mencapai 20-30 meter sehingga dapat disinggahi kapal-kapal yang berbobot mati hingga 200 ribu metrik ton.
“Sebagai bukti bahwa memiliki perairan cukup dalam, saat ini di daerah itu sudah dibangun pelabuhan berskala internasional, meski baru khusus untuk komoditas batu bara,” jelasnya.
Sebelumnya, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat tiga kabupaten yang diusulkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, di antaranya Kotabaru dan Tanah Bumbu, namun kini tersisa Kabupaten Kotabaru.
Sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat, Kotabaru menyiapkan lahan sekitar 5.000 hektare (ha) untuk program kawasan ekonomi khusus tersebut, termasuk untuk pelabuhan dan industri berskala internasional.
KEK itu berada di wilayah Kecamatan Pulau Laut Barat, sekitar 115 km sebelah selatan Ibu kota Kabupaten Kotabaru. Pemkab juga siap menyediakan lahan di atas syarat minimal menjadi daerah KEK, sesuai undang-undang seluas 3.000 ha.
Mendukung keinginan pemerintah daerah menjadikan Pulau Laut Barat menjadi daerah KEK, pemerintah daerah juga mengundang investor masuk ke daerah tersebut. Bagi investor yang bersedia membangun industri di daerah itu, pemerintah daerah membebaskan pajak/retribusi yang biasanya disetor kepada kas daerah.
Bupati Kotabaru Irhami Ridjani menginginkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Pulaulaut Barat dikembangkan seperti Kota Jawa Barat Bekasi (Jababeka).
Keinginan tersebut disampaikan Kasubag Humas Setda Kotabaru Febrianta Sitepu, usai mendampingi Bupati Kotabaru Irhami Ridjani bersama sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kotabaru.
“Pemkab Kotabaru berusaha mempercepat terealisasinya KEK Mekar Putih, yang memiliki banyak kesamaan geografisnya seperti daerah Jawa Barat Bekasi, dengan cara meningkatkan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” tuturnya.
Salah satunya, kata Feby, Pemkab Kotabaru berkunjung dan menemui Pimpinan Jababeka Setyono Djuandi Darmono. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Kasubag Humas Setda Kotabaru, Djuandi Darmono meminta Bupatu Kotabaru mewujudkan keinginannya itu dengan menggenjort sektor pariwisata.
“Pimpinan Jababeka meminta Pemkab Kotabaru mengeksploitasi potensi wisata menjadi daya tarik atau distinasi kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke daerah, khususnya KEK,” terangnya.
Melalui sektor pariwisata tersebut, akan banyak kunjungan pengusaha-pungasaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke daerah.
Menurut Feby, obyek wisata yang diinginkan adalah obyek wisata yang benar-benar memperhatikan kenyamanan dan kemanan pengunjung, seperti terpenuhinya sarana infrastruktur yang diperlukan para pelancong.
Seperti tersedianya pusat informasi, toilet untuk publik, tempat pendidikan dan latihan sumber daya manusia di sekitar lokasi wisata, tersebut, rumah atau tenpat pertemuan yang memadai atau geos house dan yang lainnya.
Apabila semuanya itu terpenuhi, maka obyek wisata akan menjadi destinasi dan diharapkan akan berdatangan investor untuk menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus Mekar Putih.
Diperoleh informasi bahwa Kota Jababeka adalah sebuah pengembangan kota mandiri yang sudah matang, di mana kini sekitar 60 persen telah dikembangkan dari total 5.600 hektar lahan. Kota berbasis industri mandiri menjadi tempat hunian lebih dari 1.650 lokal dan multinasional perusahaan dari 30 negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, Belanda, Australia, Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan banyak lainnya.
Kota Jababeka memiliki kawasan industri, perumahan dan komersial, jaringan transportasi umum, belanja, rekreasi dan tempat hiburan, serta dry port, pembangkit listrik, dua tempat pengolahan air bersih, dua tempat pengolahan air limbah dan berbagai fasilitas lainnya.
Sementara itu, mendukung terwujudnya KEK Mekar Putih, Pemkab Kotabaru kini telah meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan di Pulaulaut yang sebelumnya menjadi jalan kabupaten, Tanjung Serdang-Lontar kini disetujui oleh pemerintah provinsi menjadi jalan provinsi.
“Dan jalan provinsi, Tanjung Serdang-Kotabaru yang berstatus menjadi jalan provinsi kini ditingkatkan menjadi jalan strategis nasional, termasuk didalamnya jalan lingkar pulaulaut, secara bertahap masuk jalan strategis nasional,” paparnya. [] ANT