BANJARBARU – Merasa status kepegawaiannya tidak jelas, puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), ngeluruk ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru untuk mengadukan nasib mereka.
“Kami ingin mengadukan nasib karena sampai saat ini status yang tidak jelas,” ujar salah satu PTT Fendi usai berdialog dengan anggota Komisi I DPRD Banjarbaru, Selasa (30/6).
Dialog yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD dihadiri Wali Kota Banjarbaru Ruzaidin Noor dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Firdaus Hazairin.
Menurut Fendy, sebanyak 95 PTT Pemkot Banjarbaru yang mengabdi di atas bulan Januari 2005 masih belum jelas statusnya karena tidak termasuk kategori pada pengangkatan CPNS.
“Teman-teman bingung karena sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai status padahal sudah 10 tahun bekerja sehingga melalui dialog diharapkan ada kejelasan,” ujarnya.
Wali Kota Banjarbaru Ruzaidin Noor mengatakan, proses pengangkatan CPNS termasuk melalui jalur honorer merupakan kewenangan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
“Kami hanya bisa memfasilitasi karena untuk memproses kenaikan status PTT menjadi CPNS merupakan kewenangan penuh Kementerian PAN dan RB,” ujar wali kota.
Kepala BKD dan Diklat Firdaus Hazairin mengatakan, pihaknya siap menyampaikan usulan ke Kemen PAN dan RB agar PTT Banjarbaru masuk “database” kategori khusus.
“Kami akan memberi rekomendasi agar PTT masuk “database” kategori khusus karena usul itu merupakan langkah yang diambil seluruh pemda mengatasi masalah PTT,” ujarnya.
Dialog yang berlangsung tiga jam lebih itu masih belum memuaskan PTT karena masih belum ada kejelasan mengenai status mereka untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
“Kami belum puas dan kecewa karena dialog tidak memberikan kejelasan status untuk diangkat jadi CPNS,” ucap Dewi PTT yang diangkat sejak tanggal 2 Januari 2005. [] ANT