PALANGKARAYA – Sebuah pernyataan kontroversial disampaikan Gerakan Masyarakat Peduli Petak Danum Borneo (GMPPDB). Saat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (1/7), salah seorang perwakilan mengisyaratkan bahwa posisi Gubernur Kalteng seharusnya untuk orang bersuku Dayak saja.
“Gubernur mempunyai kedudukan yang tinggi dalam tatanan adat budaya masyarakat asli provinsi Kalteng, dan hanya diperuntukkan bagi orang suku Dayak,” kata perwakilan Gerakan, Marcos Tuwan yang datang bersama puluhan warga Kalteng dalam orasinya.
Demonstrasi itu sendiri sebenarnya menuntut agar Achmad Diran yang mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai bakal calon Gubernur Kalteng 2016-2021 untuk mundur dari pencalonannya tersebut.
Demonstran dari GMPPDB juga mendesak seluruh Parpol di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” itu hanya menetapkan calon gubernur yang benar-benar asli putra daerah.
Marcos mengatakan semua elemen atau paguyuban pendatang di Kalteng agar menghormati, menjunjung tinggi serta ikut mengamalkan falsafah Huma Betang, yakni Belum Bahadat atau hidup beretika, serta mengamalkan “dimana bumi dipijak, disitu langit di junjung”.
“KPU juga harus meninjau kembali peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, karena diduga kuat telah terjadi kesalahan mendasar dalam menjabarkan pengertian petahana dan konflik kepentingan,” kata Marcos.
Demonstrasi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Petak Danum Borneo di halaman Kantor Gubernur Kalteng diterima Achmad Diran yang sekarang ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur.
Pria yang mendampingi Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang periode 2005-2010 dan 2010-2015 sekaligus mantan Bupati Barito Selatan ini, mengaku tidak mempermasalahkan demonstrasi dan menganggap kebebasan menyampaikan aspirasi karena dilindungi Undang-undang.
“Saya akan mempelajari pernyataan sikap bapak/ibu yang tadi menyampaikannya. Terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya terhadap kepemimpinan Bapak Gubernur Teras Narang dan saya sebagai Wakil Gubernur,” kata Diran usai menemui pendemo.
Dari awal, massa yang berkumpul di Tugu Pemuda depan Gubernuran sejak pukul 08.00 WIB memang ingin bertemu Achmad Diran. Intinya meminta orang nomor dua di Pemprov Kalteng itu mundur dari pencalonan.
Kepada para wartawan, Marcos Tuwan terlihat tenang menanggapi pernyataan Achmad Diran. Dia berharap agar tuntutan bisa dikabulkan. “Tuntutan (kita) supaya Pak Diran membatalkan pencalonannya. Belum ada tanggapan rupanya,” kata Marcos Tuwan.
Kemudian massa menuju DPRD Kalteng, ketika arah jam tepat pukul 11.35 WIB, aksi massa kembali dilakukan di depan kantor DPRD. Setelah diteriaki beberapa saat, dengan penuh percaya diri ketua DPRD Kalteng bertemu langsung pendemo.
Hal sama diungkapkan Marcos Tuwan pada R Atu Narang. Walaupun menerima tuntutan, tapi tidak Atu tidak memberikan jawaban.
“Pernyataan saudara akan kami terima. Saya tidak ada komentar. Ini akan kami sampaikan pada yang berkepentingan tidak ada hubungannya dengan kami,” ujar Ketua DPRD Kalteng ini di depan massa.
Rupanya penyampaian dari Atu tidak diterima massa. Lalu teriakan massa memecah halaman dewan. Polisi yang berjumlah 80 orang terlihat berjaga-jaga.
Marcos Tuwan menyesalkan pernyataan ketua dewan, namun tetap mengapresiasi telah ditemui orang nomor satu DPRD Kalteng tersebut. “Kita sesalkan pernyataan beliau, tidak ada hubungan dengan masyarakat, terima kasih,” tutupnya.
Selanjutnya, kendati masih ada teriakan dari para pendemo, namun akhirnya massa membubarkan diri dengan damai. [] ANT / KTP