KUTAI KARTANEGARA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Dearah (TAPD) Kukar untuk membahas percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016, Senin (27/07).
Kedua pihak menginginkan penetapan APBD-P 2015 dan APBD 2016 dapat dipercepat. Sejauh ini rencana percepatan itu belum berjalan maksimal lantaran eksekutif belum sepenuhnya melakukan sinkronisasi bersama DPRD terkait serapan anggaran pada semester pertama ini.
“Mekanisme tahapan-tahapan ketentuan sedang kita jalani, baik Permen 37/2014 dan turunannya atau Undang-undang sebelumnya kemudian Permen terbaru 52/2015,” kata Ketua DPRD Kukar, Salehuddin, S.Sos, S.Fil kepada awak media.
DPRD mengisyaratkan bisa mempercepat pembahasan apabila tahapan dan mekanisme yang berlaku telah dijalani. “Dalam target kita kalau bisa sebenarnya agustus sudah bisa kita sahkan. Mulai dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, red) 2016 maupun KUA PPAS 2015 perubahan, itu target kita,” ucap Salehuddin.
Salehuddin mengharapkan pihak eksekutif maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga bisa mempercepat proses persiapan pembahasan anggaran. “Jangan sampai di posisi legislatifnya saja yang punya keinginan, karena harapan kita percepat itu tapi dalam run, dalam konteks ketentuan prosesnya itu, kita kepinginnya bagaimana serapan realisasi anggaran di masing-masing SKPD itu bisa maksimal,” harapnya.
“Bisa terevaluasi dengan cepat dan maksimal. Mana yang belum terevaluasi, apa permasalahannya yang belum terealisasi apa permasalahannya diperubahan ini kita lakukan semacam diagnosa dan implementasinya,” tambahnya.
Ketua DPRD Kukar menegasakan bahwa dengan mengetahui diagnosa permasalahan terkait anggaran, bertujuan supaya tidak ada lagi silpa-silpa yang besar di masing-masing SKPD. “Sayang sekali, selama ini silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, red) kita masih mendekati 10 persen,” tegasnya.
“Kalau hal ini tidak maksimal, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Terutama belanja langsung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat itu juga tidak bisa maksimal. Kita menghindari defisit dan memaksimalkan realisasi ang-garan masing-masing SKPD yang berkaitan dengan masyarakat,” pungkas Salehuddin. [] Advetorial