Idham Khalid – Abdul Kadir, Kejutan Pilkada Kukar

Idham Khalid – Abdul Kadir, Kejutan Pilkada Kukar

Idham Khalid-Abdul Kadir4

KUTAI KARTANEGARA – Benar-benar menjadi sebuah kejutan,pasangan Idham Khalid dan Abdul Kadir tiba-tiba mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak secara nasional 9 Desember 2015 mendatang.

Pasangan ‘kuda hitam’ ini tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di penghujung hari pendaftaran, Selasa (28/07) sore jam 15.54 WITA. Pasangan Idham Khalid-Abdul Kadir menjadi satu-satunya pasangan calon yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wabup Kukar lewat jalur partai politik (parpol). Mereka diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

Yang menarik, dua kubu Partai Golkar yakni versi Aburizal Bakrie (ARB) dan versi Agung Laksono (AL) ikut mengantar Khalid-Kadir mendaftar ke KPU Kukar Selasa sore itu. Kubu ARB diwakili Abdul Rasid, sedangkan kubu AL diwakili H Salehudin. Padahal sebelumnya, santer terdengar sejumlah nama bakal maju melalui Golkar, seperti Awang Yacoub Luthman, Sarkowy V Zahri dan Abrianto Amin.

Idham Khalid-Abdul Kadir1

Sebelum menerima pendaftaran Khalid-Kadir, Ketua KPU Kukar Junaidi Syamsuddin terlebih dahulu menanyakan kepada tim pemenangan Khalid-Kadir apakah mereka membawa rekomendasi DPP Partai Golkar yang dikeluarkan versi ARB maupun versi AL.  “Karena jika tidak ada rekomendasi dari kedua pihak tersebut, maka dengan berat hati terpaksa kami tolak pendaftaran saudara,” tegas Junaidi yang langsung dijawab tim pemenangan jika mereka telah mengantongi surat rekomendasi dari kedua kubu Partai Golkar tersebut.

Setelah mendapatkan kepastian terebut, barulah Ketua KPU Kukar mempersilakan kepada pasangan Khalid-Kadir untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Cabup-Cawabup Kukar untuk diverifikasi oleh tim Sekretariat KPU Kukar.

Usai dilakukan verifikasi, Ketua KPU Kukar Junaidi Syamsuddin didampingi 4 komisioner KPU Kukar lainnya menyampaikan ada beberapa persyaratan yang harus diperbaiki Cabup-Cawabup Kukar dari Partai Golkar itu, seperti fotokopi ijazah, SKCK, surat tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK, surat keterangan tidak pailit, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, daftar nama tim kampanye serta rekening khusus kampanye.

“Perbaikan berkas tersebut harus diserahkan kepada kami pada tanggal 4-7 Agustus. Kemudian akan kami verifikasi pada tanggal 8-14 Agustus. Setelah itu, kami akan melakukan penetapan pasangan Cabup-Cawabup pada 24 Agustus,” demikian katanya.

Sementara Idham Khalid mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai Golkar, baik versi ARB maupun versi AL, yang telah memberikan dukungan kepada mereka berdua untuk bertarung pada Pilkada Kukar 9 Desember 2015.  “Kami maju berdasarkan keinginan bersama keluarga besar Partai Golkar, baik itu dari kubu ARB maupun kubu AL, semuanya telah sepakat. Kami maju untuk membuat perubahan di Kukar lewat program Gerbang Berkah,” pungkasnya.

CALON BONEKA

Munculnya nama Idham Klalid dan Abdul Kadir, selain mengjutkan banyak pihak, juga menimbulkan dugaan bahwa pasangan ini adalah pasanga boneka untuk memperlancar Pilkada di Kukar, memuluskan kemenangan pencalonan Rita Widyasari-Edi Damansyah selaku bupati petahana.
Duet yang namanya baru mencuat dua hari terakhir itu mendaftar ke KPU Kukar kemarin (28/7), sekitar pukul 15.30 Wita. Idham Khalid, tercatat sebagai pengurus partai Golkar di Kukar. Dia merupakan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain itu, Khalid masih tercatat sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kukar. Pada pemilihan legislatif 2014 lalu, Idham Khalid juga tercatat mencalonkan diri menjadi anggota dewan dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), namun gagal. Anehnya, pada Pilkada ini, Hanura justru tak menyokongnya.
Idham Khalid-Abdul Kadir2
Pria itu sehari-harinya tercatat sebagai kontraktor, kini ketua Kopasti Kukar. Sementara itu, Abdul Kadir adalah pengurus Golkar di tingkat Kaltim. Saat pendaftaran, Salehudin selaku ketua DPD Golkar Kukar versi Agung Laksono, turut mengantar. Sejumlah pengurus Golkar versi Aburizal Bakrie pun tampak.
Kepada wartawan, Khalid menolak dikatakan sebagai boneka. Menurut dia, dirinya sudah serius jauh-jauh hari maju di Pilkada Kukar. Termasuk menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh. Khalid optimistis menang di Pilkada Kukar mendatang. “Terserah orang menganggap apa. Itu bukan urusan kami,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Kadir memastikan mengusung visi Gerbang Berkah. Kependekan dari Gerakan Pembangunan yang berkeadilan agamais dan humanis. “Kami fokus dalam pembentukan moralitas, keagamaan, serta pendidikan,” ujarnya.
Isu calon boneka di Kukar mencuat karena situasi perpolitikan setempat. Dibanding dua pasang bakal calon yang lain, Rita Widyasari-Edi Damansyah di atas angin. Meski melalui jalur perseorangan, Rita-Edi juga didukung enam partai politik di Kukar. Mereka pun memegang 23 kursi di luar partai Golkar.
Dukungan kepada Rita hanya minus Partai Bulan Bintang (PBB) yang  memiliki satu kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dua kursi. Kedua partai itu pun sebelumnya dikabarkan ikut bergabung. Perahu politik kian sedikit. Sebelum nama Awang Wahyu-Andi Katanto (perseorangan) serta Idham Khalid-Abdul Kadir, sempat mencuat pasangan Awang Yacoub Luthman (AYL) dan Musyahrim. Dukungan sejumlah parpol seperti Hanura, Gerindra, PBB, dan PPP pun sempat mencuat.
Namun, keputusan DPP Gerindra dan Hanura mengarah kepada Rita. Meski bukan sebagai partai pengusung, kedua partai tersebut otomatis membuat koalisi tadi bubar seketika. Praktis, tinggal Golkar yang memiliki 19 kursi untuk membentuk perahu baru. Adapun pasangan Awang-Andi yang juga menggunakan jalur perseorangan, saat ini harus memenuhi kekurangan jumlah dukungan warga lebih dari 40 ribu dukungan. Jika Golkar tetap mendukung ketuanya, Rita, ancaman calon tunggal pun membayangi. Seperti sudah diduga sebelumnya, Golkar akhirnya menyorong Khalid-Kadir. Boneka atau bukan, pilkada Kukar pasti berjalan.
SK PALSU

Sementara dualisme Partai Golkar bukan hanya membuat pilkada di Kaltim jadi “lebih sepi” dari yang semestinya. Di Kutai Kartanegara, kisruh partai mengancam kabupaten itu ke jurang calon tunggal. Suksesi pilkada Kukar pun memanas. Hal itu disebabkan dugaan bahwa surat dukungan Partai Golkar dari kubu Agung Laksono (Munas Ancol) diduga palsu. Surat dukungan itu, bersama surat dari kubu Aburizal Bakrie, digunakan pasangan Idham Khalid-Abdul Kadir mendaftar ke KPU.

Permasalahan tersebut berpotensi menjadi hambatan serius dalam pesta demokrasi Kukar, Desember 2015. Jika dugaan itu benar dan pasangan digugurkan, bayangan calon tunggal pun semakin dekat. Saat ini, hanya tiga pasangan yang telah mendaftar. Selain Khalid-Kadir, ada pula Rita Widyasari-Edi Damansyah dan Awang Wahyu-Andi Katanto. Keduanya sama-sama menggunakan jalur perseorangan.
Pasangan Wahyu-Andi masih kurang 27.249 dukungan. Sementara Rita-Edi, sudah lebih ringan karena hanya kurang sekitar 4.900 dukungan. Jika Wahyu-Andi gagal memenuhi kekurangan dukungan, sementara Khalid-Kadir terganjal persyaratan, calon tunggal di Kukar tak terhindarkan.
Ihwal yang mengganjal Khalid-Kadir adalah surat dukungan dari Golkar kubu Agung Laksono yang ditengarai palsu. Dugaan tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah Kaltim DPP Golkar versi Agung Laksono, Ahmad Goesra, Rabu (29/7). Kepada wartawan, Goesra menyatakan pihaknya tak pernah memberi restu kepada Khalid-Kadir maju sebagai calon bupati dan wakil bupati di Kukar. “Surat yang mereka pakai mendaftar di KPU palsu. Surat itu di-scan (dipindai) oknum,” tegas Goesra.
Menurut dia, figur yang direkomendasikan sebagai bakal calon bupati Kukar adalah Awang Yacoub Luthman, berpasangan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim. “Awang Yacoub dan Musyahrim itu yang asli. Bakal calon bupati Idham Khalid dan wakilnya, Abdul Kadir, itu SK palsu,” tegasnya.
Atas permasalahan tersebut, Golkar kubu AL segera melaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. Goesra berharap, kepolisian memproses kasus tersebut hingga tuntas. “Kami segera menyampaikan klaim ke KPU agar pencalonan itu (Khalid-Kadir, Red) tidak diterima. Surat yang digunakan mendaftar tidak sah,” ucapnya.
Goesra mengatakan, sejak awal pihaknya tidak sepakat dengan calon yang didorong kubu Aburizal Bakrie tersebut. Kubu Agung di Tim 10 pun menolak membubuhkan tanda tangan persetujuan. “Saya heran waktu mendengar Khalid-Kadir mendaftar ke KPU. Dasarnya apa? Golkar tidak sepakat mendukung mereka,” jelasnya.
Setelah ditelusuri, surat keputusan DPP Golkar yang digunakan diduga kuat dipalsukan. “Jadi, urusan di Kukar belum selesai. Siapa pelakunya? Biar polisi mengungkap. Yang jelas, surat itu palsu,” tegasnya.
Hal yang diungkapkan Goesra sama persis dengan informasi yang diterima Kaltim Post sehari sebelum pendaftaran di KPU ditutup. Menurut sumber di lingkungan DPP Golkar, ada berbagai usaha dari kubu yang tidak menginginkan calon tunggal di Kukar membentuk pasangan boneka.
Bahkan, oknum dari kubu yang dimaksud disebut-sebut berani “bernegosiasi” dengan pihak Agung Laksono. “Tentu saja negosiasi berbentuk mahar supaya pasangan boneka itu disetujui. Jadi, pilkada tetap jalan di sana,” kata sumber media ini memastikan. Betul atau tidak, yang jelas, pada hari terakhir pendaftaran, Khalid-Kadir datang ke KPU dan mendaftar lewat perahu Golkar.
Sementara Komisioner KPU Kukar Arliansyah mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti laporan mengenai rekomendasi dukungan Partai Golkar kepada pasangan Khalid-Akbar. Jika memang ada masyarakat yang keberatan, jelasnya, KPU menindaklanjuti. “Termasuk juga masalah ijazah dan sebagainya,” ujar Arliansyah.
Adapun Salehudin, yang dipercaya sebagai ketua Tim Sukses Khalid-Kadir, mengaku tidak tahu-menahu persoalan itu. Dia mengakui ikut pendaftaran dua hari lalu di KPU Kukar. Menurut dia, surat yang dibawa sudah menjadi kesepakatan kedua kubu di tingkat DPP Golkar. “Jadi, saya belum bisa komentar banyak masalah itu,” ujar Salehudin yang juga ketua DPD Golkar Kukar versi Agung Laksono.
Sementara Idham Khalid menyebut adanya pernyataan SK Palsu terhadap pencalonan dirinya adalah bentuk gangguan yang biasa terjadi dalam politik. “Biasa itu, hanya orang-orang yang tidak suka sama Kukar. Tidak ada SK palsu itu,” katanya saat dikonfirmasi. [] Red/KKC/KP
Headlines