NUNUKAN – Sudah mengabdinya di kabupaten di ujung negeri, di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), bahkan berada di daerah terpencil kabupaten yang terletak di beranda terdepan negara jiran Malaysia, tapi pendapatannya seperti tak seharga dengan kerja keras pengabdiannya. Tak ada cerita mereka dapat tunjangan khusus.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Akhmad mengungkapkan, lebih dari separuh guru yang bertugas di kawasan sangat tertinggal tidak mendapatkan tunjangan khusus pada tahun ini. Tunjangan khusus ini diberikan kepada para guru yang bertugas di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terisolir.
Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhmad mengatakan, dari sekitar 2.000 guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru honor di Kabupaten Nunukan, lebih 500 diantaranya bertugas di kawasan sangat tertinggal. Namun, tunjangan khusus yang dialokasikan pada tahun ini hanya untuk 264 guru.
Kuota guru penerima tunjangan khusus tahun ini menurun drastis jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 700.
“Sekarang cuma 264, jadi jauh selisihnya,” katanya, Kamis (13/8/2015).
Dengan berkurangnya kuota penerima tunjangan khusus dimaksud, pemerintah juga harus pintar-pintar membagikan dana yang terbatas itu. “Jadi benar-benar kita prioritaskan untuk di wilayah terpencil,” katanya.
Dia memastikan, dari 264 penerima itu, tidak ada guru yang bertugas di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. “Jadi untuk guru penerima itu datanya diambil berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Guru yang bertugas di daerah maju sudah tidak dapat lagi. Ini kan ada klasifikasinya daerah maju, tertinggal dan sangat tertinggal,” katanya.
Saat ini, tunjangan khusus yang besarnya sekitar Rp1 juta sebulan itu sedang dalam proses pencarian. Jika tahun lalu kuota tunjangan khusus di Kabupaten Nunukan dialokasikan untuk 700 guru, tahun ini menurun drastis tinggal 264.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad mengatakan, menurun drastisnya kuota guru penerima tunjangan khusus di Kabupaten Nunukan disebabkan menurunnnya alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan kuota ini, khususnya di kementerian sangat banyak turunnya. Sehingga ini sangat berpengaruh,” ujarnya.
Dengan berkurangnya kuota penerima tunjangan dimaksud, tentu menimbulkan protes dari guru-guru yang tidak mendapatkan jatah.
Akhmad mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan telah berupaya memberikan pemahaman kepada para guru khususnya yang bertugas di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. “Kita berikan pemahaman kepada mereka, kalau itu data dari kementerian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, kata dia, sudah berupaya agar Kabupaten Nunukan mendapatkan kuota yang lebih banyak. Lobi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkali-kali dilakukan. “Waktu itu disampaikan kepada kita, mereka tidak bisa memberikan kepastian. Tetapi hasilnya cuma begitu. Data yang kita dapat cuma begitu, yang ada hanya sekian,” katanya.
Akhmad yakin, para guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dapat memahami kondisi yang terjadi ini. [] TBK