KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai, serapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rendah. Menurut Sekretaris Komisi II Abdul Kadir, rendahnya serapan SKPD yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi II disebabkan masalah teknis dan administratif.
“Beberapa SKPD melaporkan penyerapan realisasi anggaran selama semester I dan mayoritas SKPD memiliki serapan yang rendah dengan berbagai persoalan yang menyertainya,” kata Abdul Kadir saat menyampaikan hasil kinerja pada Sidang Paripurna ke-14, Selasa (1/9).
Menurut Kadir, beberapa dampak dari penyerapan anggaran yang rendah maka beberapa SKPD telah melakukan beberapa antisipasi terkait kondisi yang ada, sehingga perubahan tersebut perlu untuk diakomodir di perubahan APBD 2015.
“Beberapa kegiatan khususnya kegiatan yang dibiayai dengan anggaran yang besar namun tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan. Terkait dengan pembebasan lahan agar segera diatasi dengan melakukan pergeseran anggaran unit kegiatan yang lain atau bahkan digeser ke SKPD yang lain,” ucapnya.
Politisi Parpol Golkar ini memaparkan terkait kegiatan pelelangan ULP II, progress kegiatan sudah cukup baik. Kendala yang dihadapi adalah data atau berkas lelang dari SKPD yang sering kali tidak atau terlambat menyerahkan ke ULP.
“Sehingga pihak ULP kesulitan dalam prosesnya. Untuk itu kami minta agar SKPD terkait segera menyerahkan berkas lelangnya, agar proses lelang dapat segera dilakukan,” paparnya.
“Proyek-proyek besar yang terhambat didominasi oleh persoalan pembebasan lahan. Untuk itu ke depan Komisi II berharap agar SKPD terkait lebih proaktif dalam melakukan pendekatan kepada pihak yang lahannya akan dibebaskan. Pendekatan persuasif menjadi kajian utama untuk hal tersebut,” tambahnya. [] Advetorial