KUTAI KARTANEGARA – Demi memaksimalkan kinerja anggota dewan dalam Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) legislasi, penganggaran dan pengawasan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi dengan mitra kerja di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) Selasa, (1/9).
Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Isnaini didampingi Wakil Ketua II Sudirman beserta anggota Komisi IV itu mengundang mitra kerja, Dinas Pendidikan Kukar, Dinas Sosial, manajemen RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, dan Manajemen RSUD ABADI Samboja beserta intansi terkait lainnya.
“Di tahun 2016 kita minta supaya bisa mengakomodir semua kekurangan-kekurangan di semua sektor yang dialami setiap SKPD,” kata Isnaini.
Isnaini menyampaiakan dalam hal ini, Komisi IV berupaya untuk mengamankan anggaran dan menegaskan kepada SKPD terkait selaku mitra kerja tidak perlu khawatir.
“Sampaikan dan usulkan apa saja yang menjadi kebutuhan prioritas dari masing-masing SKPD. Kami Komisi IV akan mengkomunikasikan hal ini dengan didampingi Ketua dan unsur pimpinan lainnya dengan pihak Bappeda karena hal ini sudah ada kesepakatan,” ucapnya.
Isnaini menambahkan, Komisi IV terus berupaya untuk memprioritaskan di dunia pendidikan. “Kalau bisa di tahun 2015 ini yang sangat mendesak dan menjadi prioritas yaitu adalah meubeler. Kalau kita hitung ada sekitar Rp90 miliar yang belum masuk ke sektor pendidikan. Jadi kalau bisa ini kita pertanyakan dan bisa masuk ke Disdik pada APBD Perubahan ini,” sebutnya.
“Hal ini diupayakan untuk memenuhi target 20 persen khusus bidang pendidikan. Tidak usah lebih lah, pas saja 20 persen itu sudah syukur. Saat ini hanya 18 persen, kalau kita hitung yang harus masuk lagi itu harus masuk sekitar Rp90 miliar,” tambahnya.
Dalam kajian Komisi IV dan Disdik Kukar, masalah meubeler manjadi prioritas di 2015 karena bersentuhan langsung dengan baik tidaknya terlenggaranga pendidikan yang berkualitas di Kukar.
“Kalau untuk diperubahan ini, saya kira terkait meubeler ini masih mampu dilaksanakan, karena ada pabrik-pabrik besar meubeler yang mampu untuk mengadakannya. Di samping itu juga untuk SKPD lainnya saya minta tolong apa saja yang bisa diakomodir tolong koordinasikan ke Komisi IV dengan segera,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, diketahui bahwa masih banyak persoalan pendidikan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Selain masalah meubeler, gedung sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya, Komisi IV juga meminta kepada Disdik untuk lebih memperhatikan sebaran sekolah keagamaan yang ada di 18 kecamatan.
“Seperti kita ketahui bersama 75 persen warga Kukar beragama Islam. Menjadi tanggung jawab kita bersama dan seyogyanya adalah di 18 kecamatan harus ada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah negeri,” kata Anggota Komisi IV M Behman.
Behman menyebut, satu paket jenjang pendidikan madrasah negeri penting dan harus dimiliki di setiap kecamatan. Di samping itu dirinya juga berharap perhatian pemerintah kepada SMA Negeri 3 unggulan agar segera diadakan pembangunan pagar dan pemasangan CCTV.
Di waktu bersamaan, anggota Komisi IV lainnya yakni Dayang Marisa turut menanyakan persoalan buku pada Disdik. “Kita minta secara tertulis kepada Dinas Pendidikan bahwasannya peraturan terkait pembelian buku yang dirasa sangat memberatkan oleh pihak orang tua murid. Dengan begitu saya bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya kepada orang tua murid sesuai rekomendasi dari Disdik,” kata Marisa.
Marisa menyampaikan selama ini ketika ajang penerimaan murid baru maka dimanfaatkan pula oleh pihak sekolah sebagai ajang mendapatkan dana tambahan melalui pembelian buku yang diwajibkan kepada murid baru.
“Setahu kami buku-buku ini digratiskan, namun entah kenapa harus ada kewajiban buku-buku ini harus dibayar dan hal ini tentunya sangat memberatkan orang tua murid,” ucapnya. [] Advetorial