BANJARMASIN – Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Banjarmasin Hamdi mengungkapkan, daerahnya cukup protes dengan proses penilaian adipura tahun ini.
“Sebenarnya kita agak protes dengan penilaian adipura kali ini, biasanyakan tahap penilaian itu hanya ada P1, P2, kemudian verifikasi, habis itu diumumkan, tapi sekarang tidak begitu,” ujarnya, saat di gedung dewan, Pada Hari Senin. (12/10)
Menurut dia, saat ini proses penilaian adipura terkesan disulitkan, sebab tahapan verifikasi dilakukan berulang kali, tidak seperti kebiasaan, hingga membingunkan.
“Untuk tahapan verifikasi saja sudah dilakukan tim adipura sebanyak tiga kali, bahkan kalau kurang meyakinkan lagi dilakukan kembali, jadi membingungkan kan,” ucapnya.
Bahkan rencananya, papar Hamdi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meminta persentasi kepala daerah untuk mengetahui kometmennya terhadap lingkungan dan kebersihan di daerahnya.
“Masalahnya daerah kita dijabat pejabat wali kota sementara, karena bukan jabatan definitif, pastinya lain juga, bagaimana nantinya, sudah kita sampaikan itu, tapi menteri maunya begitu” kata Hamdi.
Dia menyatakan, Banjarmasin masih masuk dalam nominasi peraih adipura tahun ini sebagai kota besar, sebab terus masuk dalam tahapan verifikasi yang dilakukan tim penilaian.
“Daerah lain kan ada yang tidak diverifikasi lagi, artinya sudah gugur, Banjarmasin masih ada harap, dan kita optimis dengan upaya perbaikan lingkungan dan kebersihan yang maksimal ini akan sukses,” tuturnya.
Dikatakan dia, sebagai kota masuk penilaian adipura katagori kota besar, Banjarmasin cukup terbebani dengan objek penilaian diantaranya adalah masalah ruang terbuka hijau, kebersihan, dan kualitas udara.
“Kalau kota sedang dan kecil, hanya dinilai tingkat provinsi, tapi kalau kota besar dinilai langsung kementerian,” ujarnya. [] ANT