PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pertumbuhan ekonomi Kaltim yang melambat di tengah meningkatnya pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diproyeksikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2022.
Hal itu disampaikan Sutomo Jabir, sekretaris FPKB saat menjadi juru bicara dalam penyampaian pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-34 masa sidang ketiga tahun 2022 di Lantai 6, Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (06/09/2022). Agenda rapat paripurna itu sendiri adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang P-APBD Kaltim TA 2022.
Mencermati nota keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada Paripurna ke-33, Jumat (02/09/2022) lalu, FPKB melihat ada optimisme menggembirakan, sebab asumsi pendapatan dan belanja mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp3,139 triliun. Semula APBD TA 2022 sebesar Rp11,5 triliun dan diproyeksikan naik dalam P-APBD TA 2022 menjadi Rp14,639 triliun.
“Kenaikan ini mestinya memicu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan,” papar Sutomo Jabir.
FPKB memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan kedua cenderung mengalami perlambatan diangka 3,03 persen, sehingga belum mampu mengejar pertumbuhan rata-rata nasional yang telah mencapai 5,4 persen.
“Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ini juga lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi tahun lalu pada periode yang sama yakni 5,79 persen,” sambung Sutomo, sapaan akrab pria kelahiran Samarinda 22 Agustus 1981 ini.
Diungkapkan Sutomo, APBD Kaltim yang angkanya cukup tinggi tahun ini juga belum mampu menekan angka kemiskinan. Tahun ini mencapai 6,31 persen, lebih tinggi dibanding akhir tahun 2021, sebesar 6,27 persen.
Selain masalah kemiskinan, FPKB juga memaparkan masalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Kaltim yang sangat tergantung oleh tiga sektor utama yakni pertambangan, galian industri pengolahan, dan Industri jasa konstruksi. Tahun ini, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan 8 persen dan industri pengolahan naik 2,28 persen.
“Satu-satunya sektor usaha yang mengalami perlambatan usaha jasa konstruksi, turun 2,14 persen,” ungkap Sutomo.
KINERJA BURUK
Penurunan pertumbuhan usaha jasa konstruksi, lanjut Sutomo, menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi.
“Menurunnya usaha jasa konstruksi Kaltim juga mengindikasikan bahwa pembangunan kita sedang tidak berjalan dengan baik,” kata anggota DPRD Kaltim yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan ini.
FPKB memandang, tren menurunnya usaha jasa konstruksi saat APBD Kaltim mengalami kenaikan merupakan suatu yang ironis. Sehingga sudah semestinya Pemprov Kaltim melakukan evaluasi terhadap semua hal terkait realisasi pekerjaan konstruksi, termasuk evaluasi terhadap kinerja biro barang dan jasa, dan organisasi perangkat daerah lain yang menangani pengadaan kegiatan konstruksi.
Berkaca dari realisasi APBD TA 2021, FPKB memandang bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sangat tinggi, mencapai Rp 2,446 triliun rupiah.
“Angka tersebut mengindikasikan lemahnya kinerja pemerintah provinsi dalam melakukan optimalisasi program program kerja sehingga penyerapan anggaran yang harusnya bisa dimaksimalkan untuk kemaslahatan masyarakat menjadi tidak terealisasi,” papar anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
FPKB meminta agar Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kinerja sehingga APBD TA 2022 dapat terealisasi secara maksimal.
“Fraksi PKB mengkritisi lambannya kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) dan Biro Barang dan Jasa dalam melakukan lelang proyek yang berakibat keterlambatan, bahkan pembatalan proyek yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD,” lanjut Sutomo.
Dengan adanya proyeksi peningkatan belanja barang dan jasa dalam Perubahan APBD Kaltim TA 2022 sebesar Rp719,8 miliar, semula sebesar Rp2,685 triliun menjadi Rp3,405 triliun, FPKB meminta agar SKPD terkait dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat bekerja optimal untuk menjamin rakyat Kaltim dapat menikmati peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
“Fraksi PKB juga mempertanyakan asumsi yang mendasari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasang target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,8 persen sampai 5,5 persen di tengah kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami perlambatan,” ujar Sutomo Jabir.
BANYAK KENDALA
Usai mengikuti Rapat Paripurna, saat diwawancara media ini, Sutomo menilai bahwa terlalu banyak kendala yang menyebabkan banyak kegiatan dipastikan tidak dapat direalisasikan tahun ini. Ia menyebut, salah satu kendalanya adalah proses pengadaan proyek konstruksi.
“Proses administrasi di panitia lelang dan PU (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, red) yang terlalu lama. Sehingga tren industri jasa industri kita sangat menurun. Ini juga berkontribusi dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kaltim,” ujar Sutomo.
Oleh karena itu ia berharap Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR PERA) dapat lebih profesional agar seluruh anggaran kegiatan konstruksi dapat terserap secara optimal. []
Penulis: Fajar Hidayat
Penyunting: Hadi Purnomo