PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Kritik, rekomendasi dan apresiasi mewarnai pandangan umum tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rapat Paripurna ke-34 Masa Sidang III Tahun 2022, yang berlangsung di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (07/09/2022).
Ketujuh fraksi itu, melalui juru bicara masing-masing, membacakan langsung pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2022 yang pada Rapat Paripurna ke-33, nota penjelasannya telah disampaikan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat (Demokrat-Nasdem), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam penyampaian pandangan umum, Fraksi Golkar dibacakan M Udin, Fraksi Demokrat-Nasdem disampaikan Saefuddin Zuhri, Fraksi Gerindra dibacakan Mashari Rais, Veridiana Huraq Wang membacakan pandangan umum dari Fraksi PDIP, Fraksi PAN disampaikan Jawad Sirajuddin, Sutomo Jabir disampaikan Fraksi PKB, dan Fitri Maisyaroh membacakan pandangan umum dari Fraksi PKS.
Sementara Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekda) Kaltim Riza Indra Riadi dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kaltim Muhammad Ramadhan tampak mendampingi pimpinan sidang. Sebanyak 21 anggota dewan tercatat hadir dalam rapat paripurna itu dan dari pihak Pemprov Kaltim, terlihat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi (Setda) Kaltim HM Syirajudin, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Setda Kaltim.
Secara umum, sejumlah fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, memiliki optimisme, dikarenakan proyeksi perubahan anggaran pendapatan tahun ini mengalami kenaikan, dari semula Rp11,5 triliun rupiah berubah menjadi Rp14,87 triliun rupiah. Seluruh fraksi berharap, kenaikan itu dapat menjadi instrumen dalam mengakselerasi pembangunan sesuai visi misi kepala daerah.
Beberapa isu penting yang menjadi rekomendasi sejumlah fraksi adalah terkait peningkatan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dan harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kritikan juga muncul soal pengelolaan aset daerah, serapan anggaran yang rendah, serta program kegiatan daerah yang banyak belum menyentuh dan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Umumnya, apresiasi yang diberikan fraksi-fraksi kepada Pemprov Kaltim adalah terkait realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari target sebelumnya.
Usai penyampaian pandangan umum, Seno Aji yang memimpin sidang mengatakan, sesuai tata tertib, tahapan selanjutnya tanggapan dan jawaban Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022 yang disampaikan pada Rapat Paripurna selanjutnya. []
Penulis: Fajar Hidayat
Editor: Hadi Purnomo