PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Guru adalah tulang punggung mutu pendidikan nasional, generasi masa depan bangsa dan negara di ada di tangannya. Selama ini, kiprah guru dinilai tak sebanding dengan kesejahteraan yang diterima. Bagi yang berstatus honorer, bahkan hanya berharap honor ala kadarnya dari sekolah, dan insentif yang nilainya di bawah upah minimum.
Oleh karena itu, isu pengurangan insentif guru dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten dan kota, maupun provinsi, tentu mematik sejumlah protes dan kritik dari banyak pihak, salah satunya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Yaqub. Namun ia mengingatkan, pemberian insentif bagi guru juga harus proporsional, disesuaikan dengan beban kerjanya.
“Banyak persoalan terkait dunia pendidikan kita, salah satunya itu (insentif, red). Mestinya jangan dihapus, dipotong saja kalau bisa jangan. Karena masa depan sumber daya manusia kita ke depan seperti apa,” ujar anggota Komisi III DPRD Kaltim bidang kesejahteraan rakyat, yang juga mengurus soal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Saat diwawancara di Kantor DPRD Kaltim, Kamis (08/09/2022), politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengatakan bahwa pemberian insentif untuk guru juga harus seimbang dengan kinerjanya. Guru harus konsekuen, jika output pendidikan yang dihasilnya berkualitas, sudah sewajarnya mendapatkan reward insentif yang memadai, namun jika belum mampu membentuk anak didik yang berkualitas, guru diminta jangan hanya menuntut insentif.
“Insentif guru itu harus berbarengan. Teman-teman guru juga harus konsekuen, jangan hanya menuntut insentif, tetapi kinerjanya ini yang paling penting. Tujuan kita satu, bagaimana sumber daya manusia Kalimantan Timur benar-benar lebih baik. Jadi, jangankan dihapus, dikurangi aja kalau bisa jangan, kalau perlu malah ditambah, kalau kinerja guru sudah baik,” papar anggota legislatif dari daerah pemilihan Kota Samarinda ini. []
Penulis: Fitrah Sukirman
Editor: Hadi Purnomo