PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperhatikan kesejahteraan atlet daerah. Bonus sebagaimana dijanjikan kepada mereka yang berprestasi seharusnya segera dibayarkan.
Hal itu disampaikan Harun Al Rasyid usai memberikan pemandangan umum fraksinya dalam Sidang Paripurna ke-43 masa sidang ketiga tahun 2023, Selasa (04/10/2022) siang, di Gedung D Lantai 6 Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. “Mereka kan membawa nama baik Kalimantan Timur, kesejahteraannya akan baik kalau yang sudah jadi haknya dibayarkan,” ujar Harun Al Rasyid kepada media ini.
Sebagaimana dipaparkan dalam pemandangan umum F-PKS sebelumnya, bonus atlet yang berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Paralimpiade (Peparnas) harus segera dibayarkan. Tahun 2021 lalu, sejumlah atlet Kaltim memang tercatat berprestasi di ajang PON XX dan Peparnas XVI di Papua.
“Dalam hal lain fraksi PKS memberi catatan terkait kesejahteraan para atlet yang hak-hanya belum dituntasnya, kami meinta untuk segra dituntaskan. Baik itu pada permasalahan bonus atlet pada perhelatan PON, Peparnas atau yang lainnya,” papar Harun Al Rasyid saat membacakan pemandangan umum di hadapan para wakil rakyat.
Menindaklanjuti hal itu, pihaknya mengaku akan menunggu jawaban Gubernur Kaltim dan akan memantau tindaklanjutnya. “Kita berharap segera dibayarkan, nanti akan kita pantau. Kan setelah ini ada jawaban dari Gubernur. Setelah itu akan kita tindaklanjuti,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.
Terkait dengan Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2023, F-PKS mengapresiasi penyusunan anggaran tersebut yang pada tahun 2023 merupakan tahun kelima dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami berharap dalam penyusunan ini terus memperhatikan kemungkinan terjadinya kekurangakuratan dalam pemilihan nama kegiatan, sub kegiatan, belanja dan jenis belanja tidak terjadi. Kami terus berharap dan mendorong agar penetapan APBD tahun anggaran 2023 dapat tepat waktu sehingga mulai dilaksanakan mulai awal tahun 2023,” papar Harun Al Rasyid.
Terkait kondisi bangsa terkini yang dihantui resesi dan inflasi, F-PKS berharap Pemprov Kaltim dapat bijaksana dalam melakukan penyerapan anggaran yang bisa tepat sasaran sehingga berdampak ekonomi. Sehingga kebijakan itu dapat berpihak dan melindungi kepentingan sosial ekonomi masyarakat Kaltim.
“Naiknya harga bahan bakar minyak, Fraksi PKS meminta agar langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada APBD 2023, lebih tertuju pada kebutuhan dasar sarana prasarana peningkatan ekonomi secara terus menerus, termasuk masalah stunting,” ujar Harun Al Rasyid sembari juga mengingatkan kewajiban Pemprov Kaltim akan pelaksanaan konkuren, seperti alokasi fungsi pendidikan dan kesehatan agar berjalan sesuai dengan baik. []
Reporter: Guntur Riyadi
Editor: Hadi Purnomo