Usulan Infrastruktur Akan Dimonitor di Data Musrenbang

Usulan Infrastruktur Akan Dimonitor di Data Musrenbang

 

PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Setiap usulan masyarakat, terutama yang terkait dengan infrastruktur fasilitas umum, seperti pembangunan jalan dan drainase, harusnya sudah masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan dari tingkat akar rumput.

Pada saat menggelar pertemuan di salah seorang rumah warga yang berlokasi di Jalan Kemangi, RT 021 Kelurahan Karang Asam Ulu, Rabu (04/11/2022), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mendapatkan berbagai macam usulan, di antaranya soal usulan pembangunan infrastruktur fasilitas umum.

Menanggapi hal tersebut, wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini akan menindaklanjutinya dengan melakukan monitoring usulan musrenbang secara berjenjang. Mengingat Karang Asam Ulu berada di wilayah perkotaan, maka semua usulan masyarakat sudah pasti masuk dalam hasil musrenbang yang disampaikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“Wilayahnya di tengah kota dan usulan-usulan pembangunan sudah masuk ke musrenbang. Jadi harusnya, saya tinggal monitoring aja ke Pemkot Samarinda agar usulan-usulan yang sudah masuk bisa dikerjakan di APBD 2021,” ungkap anggota dewan asal daerah pemilihan Kota Samarinda ini.

Ia juga menangkap adanya usulan pembangunan infrastruktur yang kondisinya masih layak, sehingga belum mendesak untuk ditindaklanjuti secara cepat.  “Namun, tadi ada usulan terkait pelebaran drainase, pengecoran satu jalan dan hulu air yang keluar itu anggap susah. Nanti akan kita lihat dulu data-data yang masuk musrenbang,” ungkap Tiyo saat diwawancara awak media usai menggelar pertemuan di masa resesnya.

Disinggung terkait permintaan warga soal sembako, ia mengutarakan jika sumbangan sembako itu mungkin pribadi, bisa saja yang hadir ini diberikan bantuan. Tapi nanti akan ia lihat lagi seperti apa baiknya terkait sumbangan sembako ini, takutnya ada kecemburuan sosial antara mereka yang dapat dan tidak.

“Mereka juga minta bantuan berupa kursi untuk rukun kematian dan tarub. Namun kalau tarub itu harganya lumayan kurang lebih Rp 20 juta. Jika dipenuhi takutnya yang lain iri, jadi itu tidak bisa. Mungkin saya bisa bantu apabila menyangkut kebutuhan banyak orang bukan per RT saja,” papar anggota dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini. []

Penulis: Fajar Hidayat
Penyunting: Hadi Purnomo

Advertorial DPRD Prov. Kalimantan Timur