ADVETORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunggu data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) soal pengelolaan anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pokja 30 terjadi pemborosan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat dimintai komentarnya oleh awak media terkait kritikan yang dilayangkan Pokja 30. Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, data dari BPK sangat diperlukan dalam rangka penelaahan secara komprehensif atas hasil pengawasan Pokja 30. Ia pun meminta kepada pihak Pokja 30 agar membagikan data yang dimiliki ke Komisi II DPRD Kaltim.
Dengan data tersebut, pihak DPRD Kaltim akan menindaklanjutinya dengan melakukan penelaahan, termasuk menyandingkannya dengan data hasil audit BPK. “Nanti teman-teman atau siapa pun yang sudah ada data-data terkait penggunaan anggaran di Pemprov bisa di-share ke kita,” kata wakil rakyat kelahiran Madiun, 29 September 1990 yang duduk di kursi legislatif dari daerah pemilihan Kota Samarinda.
Anggota dewan yang akrab disapa Tiyo ini mengatakan, karena pihaknya belum mendapatkan data yang komprehensif, baik dari Pokja 30 maupun dari BPK, maka belum bisa memberikan komentar apa pun. “Kita lagi menunggu data dari BPK, sehingga nanti bicaranya komprehensif. Untuk sekarang saya tidak bisa komen terlebih dahulu, karena data-data yang disampaikan, saya belum menerima langsung, tapi saya lagi minta dengan BPK, supaya data tersebut bisa di sampaikan ke kita,” terang anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim ini, beberapa waktu lalu (09/01/2023).
Dengan data yang diserahkan ke Komisi II, Tiyo menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti. Apabila hasil telah data-data tersebut anggaran yang dibelanjakan terbukti kurang bermanfaat, maka pihaknya akan memberikan masukan kepada Pemprov Kaltim. “Kita nanti akan melihat apakah anggaran tersebut memang digunakan ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Tentu kita akan beri masukan kepada Pemprov agar anggarannya lebih dimasukkan ke kemaslahatan masyarakat,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini.
Penulis: Heru Setyo Prayugo
Penyunting: Agus P. Sarjono