ADVETORIAL – Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp20 triliun tentu menjadi angin segar bagi seluruh entitas masyarakat ‘Benua Etam’. Perkiraan pertambahan anggaran Rp2,8 triliun dari semula yang ditetapkan Rp17,2 triliun nantinya akan digunakan untuk membiayai program kegiatan yang tertunda di masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-2019) pada medio tahun 2020-2022 lalu.
Nidya Listiyono, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan, tambahan anggaran Rp2,8 triliun itu nantinya akan dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang telah dikerjakan namun belum selesai dan yang telah dicanangkan namun belum direalisasikan.
“Kalau bicara penyusunan di perubahan, yang jelas banyak program di Pemprov yang sudah dicanangkan,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar), kelahiran Madiun, 29 September 1980 asal daerah pemilihan Kota Samarinda, saat diwawancara awak media, beberapa waktu lalu (27/01/2023).
Di antara banyak program kegiatan yang telah dicanangkan itu, lanjut wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini, adalah yang belum selesai dan belum terealisasi, termasuk proyek tahun jamak atau multiyears seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pembangunan jalan layang yang ada di Kota Balikpapan. “Terkait juga pembangunan multiyears seperti Rumah Sakit Umum dan Fly Over yang ada di Balikpapan,” ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim ini menjelaskan, sebenarnya proyek multiyears tersebut sudah beberapa tahun lalu dicanangkan, namun baru tahun ini diangkat kembali karena permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. “Karena kita kemarin bukan menolak, tetapi menunda. Soalnya tahun-tahun kemarin kan banyak hambatan, salah satunya covid, kira-kira begitu,” terang wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini.
Penulis: Heru Setyo Prayugo
Penyunting: Agus P. Sarjono