PARLEMENTARIA KALTIM – Alokasi anggaran penanganan jalan nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 10,63 triliun itu sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan jalan Ibu Kota Negara (IKN).
Dijelaskan Veri -sapaan akrab Veridiana, ada dua penanganan jalan nasional di bawah tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim yang dikerjakan melalui anggaran tersebut. Yakni penanganan jalan wilayah IKN dengan besaran anggaran Rp 8,7 triliun, sementara untuk jalan di wilayah Provinsi Kaltim sebesar Rp 1,8 triliun.
“Sebetulnya sangat disayangkan dari anggaran tersebut lebih besar kepada penanganan jalan IKN tapi yang kita inginkan Kaltim secara utuh,” ucapnya, Senin (27/2/2023).
Kendati demikian pihaknya tetap mengapresiasi dan mensyukuri alokasi yang ada. Sebab jika dibandingkan dengan 2022 lalu, wilayah Provinsi Kaltim mendapatkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, maka dalam hal ini anggaran yang ada mengalami kenaikan sebesar Rp300 miliar dari alokasi Rp1,8 triliun tersebut.
Alokasi anggaran untuk wilayah Provinsi Kaltim sendiri, diungkapkan Veri akan dialokasikan untuk kegiatan penanganan jalan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota yang memiliki jalan dengan status nasional. Seperti jalan penghubung antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu, jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel dan jalan penghubung antara Samarinda menuju Kutai Timur (Kutim). Jika dijumlahkan, panjang penanganan jalan tersebut mencapai 1.008 kilometer.
Salah satu kegiatannya yaitu penanganan jalan sementara tepatnya pada ruas Jalan Long Bagun dan Long Pahangai, berdasarkan informasi yang ia terima penanganan itu hanya sebatas jaringan jalan grid atau merupakan bentuk jaringan jalan pada sebagian besar kota yang mempunyai jaringan jalan yang telah direncanakan.
“Karena untuk segmen itu masih dalam tahap dokumen perencanaan, untuk alokasi anggaran khususnya akan dilakukan pada 2025 mendatang,” tutupnya. []
Reporter : Heru Setyo Prayugo
Penyunting : Agus P Sarjono