PARLEMENTARIA SAMARINDA– Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra mempertanyakan langkah kemajuan pembangunan terowongan Samarinda di Jalan Sultan Alimuddin, yang dalam rencana pembangunannya akan menembus Jalan Kakap guna mengurangi kemacetan di Gunung Manggah.
Pembangunan terowongan yang direncanakan dengan panjang 700 meter dan panjang struktur 400 meter ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda dengan nilai kurang lebih sebesar 400 miliar rupiah dengan bekerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk. Adapun pengerjaannya menggunakan sistem Multi Years Contract (MYC).
Samri mengatakan bahwa pembangunan terowongan ini belum terlihat progres kemajuannya padahal dinas terkait menyatakan tidak ada kendala dalam proses pembangunannya. Banyak masyarakat berharap agar terowongan ini bisa berjalan dan membantu mengurangi permasalahan kemacetan di kawasan tersebut. “Padahal dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, red) melaporkan tidak ada kendala dalam proses pembangunannya, tapi sekarang belum ada terlihat progresnya,” ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Samri dukungan DPRD Samarinda terhadap anggaran pembangunan ini sudah melewati tahap persetujuan bersama DPRD dan dana sudah digelontorkan, sehingga ia mengharapkan pembangunan ini jangan sampai menjadi proyek yang sia-sia. ia pun mengharapkan dari pihak kontraktor maupun Dinas PUPR Kota serius mengerjakan proyek luar biasa ini. “Jangan sampai proyek ini asal jadi saja. Kalau dilihat serapan biaya sejauh ini sudah bagus, tinggal kita lihat ke depan dan bagaimana dengan laporan yang disampaikan oleh dinas terkait,” ungkap Samri, Jumat (26/4/2023).
Ia mengharapkan dengan laporan dari Dinas PUPR yang meyakinkan tidak ada kendala, harusnya proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Namun tetap saja ia mempertanyakan progres fisik yang sampai saat ini belum juga terlihat. “Kami patut mempertanyakan karena di lokasi pembangunan itu belum ada kegiatan, bahkan saya bilang satu sak semen pun tidak ada,” terangnya.
Ia pun memastikan dari komisi III juga rutin untuk memanggil Dinas PUPR Kota Samarinda guna memastikan progres fisiknya. Sehingga ia pun banyak berharap agar proyek yang bakal banyak menelan APBD Kota Samarinda ini bisa berjalan sesuai dengan timeline MYC yang harusnya selesai tiga tahun.
“Kalau untuk saat ini, kami belum tahu pasti bentuknya seperti apa dan memang kami masih perlu pendalaman terkait ini,” tutup Samri.
Penulis : Fajar Hidayat | Penyunting : Nursiah