PARLEMENTARIA KALTIM – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono berharap pengelola jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dapat mempertimbangkan kenaikan tarif jalan tol Balsam. Menurutnya, dengan pertimbangan kemudahan akses jalan bagi masyarakat Kaltim dan tidak beralih ke jalan antar kota yang lama, maka seharusnya penyesuaian tarif itu tidak perlu dilakukan.
Untuk diketahui tarif baru Tol Balsam naik terhitung pada Rabu, 26 April 2023. Besaran kenaikan tarif baru juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 398/KPTS/M/ 2023 tentang Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Balsam.
Kenaikan tarif tersebut berlaku untuk semua jenis kendaraan. Misalkan dari titik terjauh yakni dari Gerbang Manggar di Balikpapan ke Simpang Jembatan Mahkota II Samarinda maupun dari arah sebaliknya. Untuk kendaraan golongan I naik menjadi Rp146.500, golongan II dan III menjadi Rp219.500, serta golongan IV dan V yang naik menjadi Rp293.000.
“Perlu dipertimbangkan lagi kenaikan tarif jalan tol ini. Sebab bisa berdampak tidak ekonomis, karena jalan lama yang menjadi akses Samarinda – Balikpapan sudah mulus dan diperlebar. Tentu masyarakat akan memilih lewat jalan yang lama itu, jika tarif tolnya terlalu mahal,” kata Nidya Listiyono, saat menghadiri rapat internal Komisi II di ruang rapat lantai 2 gedung D komplek perkantoran DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Samarinda. Jumat (28/04/2023).
Terlebih dengan tarif tol sekarang yang mencapai Rp 146.500,- untuk kendaraan golongan I jenis sedan dan minibus, terasa sangat memberatkan masyarakat. Sehingga banyak dari mereka akhirnya lebih memilih menggunakan jalan lama yang tanpa biaya namun sudah mulus dan lebar. Terlebih jika dihitung-hitung, tarif Rp 146.500,- itu sudah bisa untuk isi BBM pulang pergi (PP_ Samarinda – Balikpapan.
“Harus pertimbangkan juga sisi bisnisnya, bagaimana dampak dari kenaikan tarif tol ini. Apakah berpengaruh dengan jumlah kendaraan yang melewati tol atau malah mengalami penurunan,” ujarnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga meminta evaluasi besaran kenaikan tarif jalan tol. Bahkan, meskipun kenaikan itu serentak di seluruh nusantara, itu harus sejalan dengan pelayanan Tol Balsam.
“Saya pribadi minta itu dievaluasi. Apalagi jika melihat kondisi jalannya yang belum semulus tol di Pulau Jawa, serta masih ada beberapa titik yang sangat rawan dan berbahaya. Kemudian fasilitas yang mengalami banyak kerusakan. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai tarif tol naik tapi pelayanannya belum maksimal,” tegas pria kelahiran Madiun, 29 September 1980 ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono