PARLEMENTARIA KALTIM – Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Hari buruh yang juga dikenal sebagai May Day ini adalah hari perayaan keberhasilan dan andil para pekerja dan buruh atas kemajuan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.
Menyambut peringatan Hari Buruh, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi berharap hak dan kesejahteraan buruh di tingkat pusat hingga ke kabupaten/kota bisa lebih baik.
“Selamat Hari Buruh Internasional. Harapan kita, kesejahteraan pada buruh dan pekerja bisa lebih baik lagi,” ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, Selasa (02/05/2023).
Pada tahun ini, tema perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2023 adalah World Day For Safety and Health at Work 2023 atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja se-Dunia Tahun 2023. Tema ini memilik arti yakni lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan perinsip dasar dan hak di tempat kerja.
Politisi kelahiran Samarinda, 26 November 1990 ini melanjutkan, pihaknya akan memperjuangkan hak buruh untuk keberlangsungan perekonomian. “Hak teman-teman buruh ini harus kita perjuangkan. Karena biar bagaimana pun, dalam pembangunan bangsa peran buruh atau serikat pekerja sangat besar. Mereka juga sebagai ujung tombak perekonomian dari pada kita semua,” katanya.
Ia mengungkapkan peringatan Hari Buruh di Kaltim dipusatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim. Dalam acara itu, hadir unsur serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Polresta Samarinda. Momen tersebut menjadi pas karena dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal usai Idul Fitri 1444 H, sehingga dialog berjalan dengan semangat kekeluargaan.
“Dalam acara itu kita bisa melihat sinergitas yang baik, antara buruh, pengusaha, pemerintah dan DPRD. Ini bisa sejalan, tinggal bagaimana pemerintah dan DPRD memperjuangkan hak teman-teman buruh,” kata Reza, sapaan akrabnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini mengatakan, selaku anggota dewan akan menyampaikan keinginan para serikat pekerja kepada pemerintah provinsi sesuai ranahnya, apa bila ada yang tidak sesuai. “Bila kebijakan itu ada di provinsi tentu kita akan back up semua. Tapi kalau kebijakannya ada di pusat, mau tidak mau kita serahkan kepada pemerintah pusat dan akan menyampaikannya secara langsung.” tutupnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono