KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih memperhatikan masalah inflasi dan terus mencari langkah-langkah untuk mengendalikannya. Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemkab Kukar melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat saat mengikut Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan langkah kongkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (6/11/2023).
Taufik mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar telah mencatat adanya penurunan inflasi, terutama dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Taufik Hidayat juga menjelaskan bahwa dalam Rakor ini, Pemkab Kukar melibatkan Kementerian Keuangan RI. Ia mengungkapkan bahwa Bupati Kukar menerima arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri terkait pembagian insentif fiskal. Bagi daerah yang belum menerima insentif tersebut, belum dapat melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penekanan inflasi.
“Kami Pemkab Kukar telah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan penekanan inflasi, termasuk melalui operasi pasar yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag, red),” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menangani masalah stunting dengan mengikuti arahan dari Badan Pangan Nasional dalam penyaluran telur kepada masyarakat.
“Kami berharap bahwa seluruh OPD di Kukar akan aktif dalam mengawasi dan menjalankan program-program yang telah dirancang untuk menekan inflasi di daerah tersebut, sesuai dengan rencana yang telah disusun,” pungkasnya.
Penulis : Eko Sulistyo | Penyunting : Nursiah