ADVETORIAL – Pembangunan berkelanjutan harus merangkul aspek ekonomi, sosial dan budaya sambil tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sementara pemanfaatan sumber daya alam harus bijaksana guna mendukung keberlanjutan lingkungan.
Demikian hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni saat menjadi narasumber webinar dengan tema “Stakeholders Management untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”.
Kegiatan virtual yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim ini ditujukan pada para pejabat pimpinan tinggi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim maupun di luar Kaltim.
Sekda yang menjadi narasumber webinar dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (14/11/2023) itu memberikan apresiasi kepada rekan-rekan ASN dan jajarannya yang berbagi konsep serta praktik, terkait manajemen pembangunan daerah berkelanjutan.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini juga mendorong untuk melakukan refleksi pribadi dalam kegiatan sehari-hari, termasuk penggunaan energi dan perencanaan perjalanan, sebagai upaya kecil namun signifikan dalam mengurangi dampak karbon. Selain itu, perencanaan tata ruang daerah yang akan dibangun harus memperhatikan fungsi perlindungan ekosistem.
“Kegiatan pembangunan daerah juga merupakan upaya penyelamatan bumi. Sebagai contoh, sebagai aparat pemerintah, kita bisa memastikan ketepatan waktu datang, mematikan listrik dan air ketika meninggalkan kantor. Begitu juga dalam perjalanan, perencanaan yang baik akan mengurangi kebutuhan bolak-balik, sehingga mengurangi emisi karbon,” jelasnya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Sekda Sri menyoroti isu pemerataan, kesejahteraan, produktivitas dan keberlanjutan sumber daya alam. Dia menekankan pentingnya memastikan setiap kelompok memiliki akses yang sama dalam proses pembangunan, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan pendapatan.
Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah konsep “Penta Heliks,” merujuk pada lima unsur krusial dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kelima unsur tersebut melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media.
“Pentingnya melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam proses manajemen pembangunan. Karena dengan melibatkan pihak eksternal, seperti perusahaan, media, LSM dan masyarakat umum, dapat memberikan masukan berharga dan dukungan dalam mewujudkan program pembangunan daerah,” tuturnya.
Dengan paparan yang penuh semangat dan visioner, wanita berkacamata ini memotivasi semua pihak terlibat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Diharapkan, langkah-langkah konkret akan diambil untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (ADV/AJS/DISKOMINFO)