ADVERTORIAL – Sejalan dengan kedudukannya sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) perlu melakukan identifikasi lahan dan pengembangan potensi industri yang menghasilkan bahan ekstraksi berupa kebijakan hilirisasi industri.
Demikian hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat membuka Forum Group Discusion (FGD) tentang Identifikasi Lahan dan Hilirisasi Industri di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Jalan Untung Suropati Nomor 35, Senin (20/11/2023).
FGD Identifikasi Lahan dan Hilirisasi Industri digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DisperindagKUKM) Kaltim dengan tujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai potensi sumber daya dan merancang strategi pengembangan industri hilir dari industri ekstraksi yang selama ini telah ada.
“Kita telah memetakan tiga kawasan pengembangan industri yaitu Kawasan Industri Bulumining di Penajam Paser Utara, Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBT) di Kutai Timur,” ungkap Sri Wahyuni dalam arahannya.
Dari ketiga kawasan tersebut diharapkan terbangun konektivitas sehingga bisa lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi untuk menekan biaya produksi menjadi lebih kompetitif serta menjadi pusat pusat pertumbuhan industri hilir.
“Ke depannya Kaltim kita harapkan bukan hanya merupakan daerah penyangga tetapi juga dapat menjadi mitra dalam memenuhi kebutuhan IKN” lanjutnya.
Untuk menjadi mitra IKN kata Sekda, diperlukan proses dan komitmen dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Sehingga dapat menciptakan kebijakan yang mengarah pada perwujudan konektivitas, pemetaan potensi lahan serta pengembangan industri hilir.
Dia berharap, FGD ini dapat memberikan pemahaman dan panduan bagi pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan potensi ekonomi juga mewujudkan hilirisasi industri.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas PerindagKUKM Heni Purwaningsih, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Puguh Harjanto serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se Kaltim. (ADV/AJS/DISKOMINFO)