JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyebut film dokumenter, Dirty Vote yang disutradarai Dhandy Dwi Laksono hanya menangkap 25 persen dugaan kecurangan selama proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
JK, sapaan akrabnya, mengaku sudah menyaksikan film tersebut. Dia mengapresiasi fakta dan data yang ditunjukkan film Dirty Vote. Namun, dia menilai data-data tersebut masih ringan dan belum menangkap semua dugaan kecurangan yang terjadi. “Tapi bagi saya, saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada dewasa ini, masih tidak semuanya. Mungkin baru 25 persen,” kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/02/2024).
Dia menyebut Dirty Vote belum mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di daerah dan di desa-desa. Mulai dari keterlibatan aparat pengaruhi masyarakat hingga penyalahgunaan bantuan sosial. “Jadi, masih banyak lagi sebenarnya, yang jauh lebih banyak. Mungkin suasananya lebih sopanlah. Masih sopan masih bagi pihak lain masih marah apalagi kalau dibuka semuanya,” kata dia.
Namun begitu, JK menyanjung film tersebut. Dia menilai Dirty Vote bisa menunjukkan bahwa pemilu yang tidak jujur hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna. “Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu. Itu saja intinya,” ucap JK.
Rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono, itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024. Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
“Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” dikutip dari siaran pers yang diterima wartawan. []
Redaksi02