JAKARTA – Calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan menanggapi pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran yang hendak merangkul semua unsur untuk berkoalisi di pemerintahan baru mereka. Anies mengatakan terlalu dini untuk membahas kerja sama.”Perhitungan suara saja belum selesai, tuntaskan dulu satu-satu,” ujar Anies di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jeksel), Jumat (16/02/2024).
Berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count, Prabowo-Gibran bakal menjadi pemenang Pilpres 2024. TKN Prabowo-Gibran berencana merangkul partai politik (parpol) dari pendukung Pasangan Calon (Paslon) nomor satu dan tiga ke pemerintahan mendatang. Sebelumnya calon presiden Prabowo Subianto juga menyatakan akan merangkul semua unsur di pemerintahannya.
”Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh anggota dalam Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kemenangan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara dengan Bloomberg mengatakan mereka ingin membentuk koalisi gemuk seperti pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu mereka bakal menggandeng PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran.
“Bahkan tidak mungkin Prabowo mengajak calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahan,” kata Eddy. Koalisi ini diperlukan untuk merealisasikan program-program Prabowo – Gibran.
Salah satunya, mereka berencana memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini merupakan janji kampanye Prabowo dalam proposal kebijakan pertamanya.
Eddy Soeparno menyebut, pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi untuk dua hingga tiga bulan ke depan setelah Prabowo mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.
Edy menyebut, sekitar 80% dari Rp 350 triliun atau US$ 22 miliar anggaran yang dikeluarkan pemerintah, digunakan untuk menyubsidi solar dan LPG 3 kg, ternyata dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi.
Redaksi 02