KALIMANTAN TIMUR – Kepala Masyarakat Adat Suku Balik, Sibukdin, mengingatkan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), jangan sampai membuat ada yang tersakiti. “Kami bangga dan senang, tapi jangan lah kehadiran IKN membuat ada yang tidak terperhatikan dan tersakiti,” kata Sibukdin, ditemui di kediamannya di Lokdam, Sepaku, Jumat (16/8/2024).
Sibukdin yang dituakan dan dianggap tokoh masyarakat adat Paser Balik, tinggal di tepi sungai Sepaku, dekat dengan fasilitas Intake Sepaku, pusat tangkapan air untuk dipasok ke IKN. Saat wawancara berlangsung, tengah berlangsung proyek normalisasi dan pembuatan talud di sepanjang sungai Sepaku di belakang rumah kayunya yang sederhana.
Sibukdin menunjuk proyek normalisasi sungai Sepaku sebagai satu di antara potensi masalah karena mengubah bentang alam dan mempengaruhi kehidupan tradisi masyarakat adat. “Dulu masyarakat ambil ikan langsung dari sungai, mencari kayu ke hutan, berburu binatang ke kebun dan hutan yang sekarang sudah jadi titik pusat pemerintahan,” kata Sibukdin.
“Ruang hidup itu telah berubah. Bahkan juga mulai berubah sejak program transmigrasi dan kehadiran perusahaan hutan tanaman industri dan perkebunan sawit,” lanjutnya. Karena itu ia wanti-wanti kepada pemerintah, daerah maupun pusat, untuk memikirkan nasib dan masa depan kelompok-kelompok masyarakat lokal serta adat di Sepaku dan sekitarnya. Terutama menyangkut kepastian hak atas tanah dan lahan yang turun temurun ditinggali dan diwariskan leluhur mereka.
“Jangan sampai urusan hak untuk IKN mudah, untuk perusahaan juga gampang, tapi buat masyarakat dipersulit,” kata tokoh yang hadir di Kongres Aman di Jayapura Papua 2023. Menurut Sibukdin yang mengaku tidak kenal sekolah ini, komunikasi dengan pemerintah dan Otorita IKN sudah terbangun.
“Tapi kan mereka hanya omong-omong saja, lisan, tidak ada kekuatan hukumnya,” lanjut Sibukdin. Dulu, orang-orang pemerintah, ia menyebutnya oknum, selalu mengatakan dan berdalih masalah tanah, hutan dan lahan jadi urusan pemerintah pusat ketika warga bertanya.
Mereka kerap kali melemparkan urusan ke Jakarta. “Nah, sekarang pusat pemerintahan ada di sini, di IKN, dan ke depan jika benar-benar dilanjutkan dan pindah ke sini, alasan apa lagi yang akan disampaikan. Pemerintah ada di depan mata kami,” ujarnya. Sibukdin mengaku turut senang, upacara kenegaraan HUT ke-79 Kemerdekaan RI untuk pertama kali diselenggarakan di Nusantara, dan momentum bersejarah ini dia harapkan bisa melibatkan warga sekitar, supaya tidak jadi penonton dari jauh.
Sebab ironisnya, selama dua tahun proyek berjalan, hanya segelintir warga Sepaku dan sekitar yang benar-benar bisa melihat secara langsung seperti apa rupa wajah dan bentuk pusat pemerintahan baru Indonesia ini. “Saya kabarnya sih juga diundang ke upacara di Istana Presiden, tapi belum tahu bagaimana besok. saya belum tahu titik kumpul kita di mana karena kalau masuk sendirian rasanya tidak bisa,” kata Sibukdin.
Hal senada dikemukakan Kasiyono, Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku. Di desa inilah berlokasi Gua Tapak Raja, satu di antara sedikit destinasi wisata alam yang cukup bagus di dekat kawasan IKN. Kasiyono senang dan bangga pusat pemerintahan baru Indonesia disiapkan di Sepaku, dan ia berharap efek ganda kehadiran Nusantara benar-benar akan dinikmati masyarakat setempat.
Di tangan Kasiyono, Gua Tapak Raja yang tadinya tak terurus, penuh semak belukar, mendapat sentuhan hebat dan jadi tujuan wisata maupun acara-acara komunitas yang bisa diandalkan.Akses jalan yang tadinya berbatu dan jarang dilintasi warga umum, kini telah disulap jadi jalan beton mulus sampai ke dekat mulut gua. Fasilitas pendukung seperti toilet, warung, kafe, dan wisata air mulai dikelola secara profesional oleh BUMDES dan Pokdarwis.
“Saya berharap besar, Gua Tapak Raja akan menjadi destinasi unggulan di dekat kawasan IKN. Ada juga obwis lain yang natural, air terjun Timbanus, tapi kondisi sekarang belum diketahui,” kata Kasiyono. Air terjun Timbanus terletak di sebuah jeram sungai di tengah hutan di belakang Istana Garuda saat ini.
Sebelum proyek IKN dimulai, akses ke obwis ini lewat jalur perusahaan dan kebun yang kini sudah berdiri megah Istana Garuda. Sementara Gua Tapak Raja menjadi unik karena terletak di bukit kapur Sepaku, yang langka di tengah lahan hutan berbukit-bukit yang di bawahnya bertumpuk mineral batubara.
Dinamai Gua Tapak Raja karena di dalam gua terdapat stalaktit yang membentuk seperti telapak kaki yang keluar dari bebatuan. Dilihat sepintas dari samping, stalaktit itu memang benar-benar tampak seperti telapak khaki. Di sisi lain, Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatakan, sebagai kota penyangga IKN, tentu saja ada manfaat dan mudarat untuk Balikpapan semenjak pembangunan IKN digalakkan.
“Yang pasti manfaatnya lebih banyak, dari pada mudaratnya. Jadi paling tidak, Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan ini mengucapkan terima kasih dengan ditetapkannya IKN di Kalimantan timur,” ucapnya. Secara signifikan, deretan dampak positif yang kasat mata dirasakan kota Balikpapan, ialah tumbuhnya perekonian.
Salah satunya terjadi peningkatan okupansi hotel, UMKM yang mulai berkembang, dan masih banyak lagi. “Banyak pendatang, sampai maskapai penuh. Itu menandakan bahwa ada perputaran ekonomi yang bermanfaat baik untuk Balikpapan,” ucap Rahmad Mas’ud. Sementara dampak negatifnya, kerap terjadinya kepadatan arus lalulintas di beberapa titik kota Balikpapan.
“Itu risiko suatu kota. Karena kalau suatu kota itu ramai, padat, berarti kota itu perekonomiannya baik. Kalau enggak ada perekonomian, orang enggak ada datang, berarti ekonomi enggak tumbuh,” imbuhnya. Merujuk kota penyangga, Balikpapan terus berbenah dari sisi infrastruktur. Bagaimana pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan kota yang maju.
Dengan memperbaiki akses jalan di kota Balikpapan. Seperti pelebaran jalan Mukmin Faisal, Sepinggan. Kemudian jalan di depan Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak yang akan ditembuskan menuju km 23 Balikpapan Utara. Terutama, dalam hal permasalah banjir yang belakang ini membuat Balikpapan tergenang air.
Khususnya kawasan MT Haryono, yang juga menjadi lokasi pengerjaan pengendalian banjir dalam protek daerah aliran sungai (DAS) Ampal. Adanya perpindahan ibu kota baru di Kaltim, Rahmad Mas’ud menyebut hadirnya IKN adalah sebuah bonus, untuk mendukung percepatan pembangunan kota.
“Ada atau tidak adanya IKN, Balikpapan tetap membangun untuk menjadi salah satu kota terbaik di NKRI. Jadi IKN ini bonus. Tapi konsep Balikpapan dari para pendiri dahulu, kita menginginkan Balikpapan untuk menjadi salah satu sentral perekonomian untuk Indonesia bagian tengah,” ulasnya. Hal ini terlihat dengan letak geografisnya yang strategis. Bertepatan di pesisir timur Kalimantan dan berhadapan langsung dengan selat Makassar.
Kondisi tersebut tentunya memiliki keunggulan signifikan dalam bisnis pelayaran. Dengan didukung jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menguntungkan. “Tentunya jalur ALKI II juga mempunyai peran dalam pembangunan IKN yang tak terbantahkan,” tuturnya. IKN juga menjadi modal yang dapat membangun dan menopang perekonomian Balikpapan.
Ditambah dengan prestasi-prestasi yang diraih seperti Adipura Kencana, Adiwiyata, dan lain sebagainya. Meskipun, diakui Rahmad Mas’ud, Balikpapan tidak memiliki hasil bumi seperti yang dimiliki kabupaten/kota tetangga. Meski bukan sebagai daerah penghasil, Balikpapan, turut merasakan pembagian dana bagi hasil dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Misalnya, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempunyai minyak, Balikpapan hanya pengeluaran minyak. Kemudian juga Balikpapan tidak memiliki hasil bumi batubara, lantaran memang tertuang dalam perwali Balikpapan yang dilarang mengeksplorasi batu bara. “Tapi itu menguntungkan kita. Kota kita menjadi kota yang bersih, tingkat hunian dan filter udara dinilai menjadi yang terbaik di Indonesia,” bebernya.
Balikpapan juga dinobatkan sebagai kota yang nyaman dihuni, terlihat dari kultur sosial masyarakatnya heterogen. Dengan hampir 200 paguyuban yang ada di Balikpapan saling menjaga toleransi. Dengan keragaman suku, agama, ras dan budaya di Balikpapan, Rahmad Mas’ud berpesan untuk menjaga keutuhan silaturahmi.
Khususnya, tidak mudah terprovokasi dan terkontaminasi oleh para pendatang. Menjaga budaya kearifan lokal yang cinta lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. “Kultur orang Balikpapan enggak ada klakson. Nah, jangan sampai nanti orang-orang yang datang itu klakson, itu diingatkan. Itu berarti pendatang, itu budaya yang harus disampaikan juga,” ulasnya.
Rahmad Mas’ud menegaskan, ada atau tidaknya IKN, Balikpapan akan terus membangun untuk menjadi satu salah kota yang terbaik di NKRI. “Namanya kita hidup ini pasti penuh kekurangan, kekurangan itu terus kita benahi sepanjang hayat dikandung badan. Kita terus berbuat, karena berbuat baik saja belum tentu dipandang baik, apalagi kalau kita enggak berbuat,” pungkasnya.
Bicara IKN dengan Kaltim, Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, mengungkapkan daerah penyangga IKN bukan saja Balikpapan dan PPU atau Samarinda dan Kukar, tapi 10 Kabupaten/Kota lainnya, karena itu harusnya dampaknya kalau tidak merata paling tidak kecipratan.
Nah hari ini yang agak berdampak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor konstruksi, karena masifnya pembangunan. Dia menuturkan perekonomian Provinsi Kaltim terkini kata BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,85 persen pada Kuartal II/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.Melihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal II/2024, sektor pertambangan dan penggalian 38,68 persen masih tertinggi.
Disusul sektor industri pengolahan 17,98 persen, sektor konstruksi 11,66 persen. Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 8,52 persen, serta terakhir perdagangan 6,93 persen. Artinya pertambangan masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), terjadi semua di Kabupaten/Kota, sudah berlangsung sejak dulu, dan tidak banyak berubah, mungkin justru pesta sumber daya ini lebih masif karena bukan bicara yang legal saja tetapi ilegal juga di depan mata, di banyak Kabupaten/Kota masih mengandalkan batu bara.
“Harusnya dampak ini, paling tidak dirasakan 10 Kabupaten/Kota, seperti sektor konstruksi adanya IKN, belum tampak signifikan di PPU, kebanyakan di Balikpapan,” katanya
Purwadi, juga mengatkana mantan Gubernur sebelumnya Awang Faroek Ishak pernah mencanangkan 3 (trilogi) pondasi dalam transformasi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan pertanian dalam arti luas seperti kedaulatan pangan hingga kemaritiman, kalau sawit saya kurang setuju karena kapitalis, mirip dengan batu bara. Sehingga trilogi ini dapat diteruskan, meski ada juga kekurangannya.
“Sering saya bilang, IKN jika berdampak pada Kaltim, seharusnya ditanya dulu, yang tumbuh siapa dulu? PDRB itu mengabaikan siapa yang punya, menghitung suatu wilayah, tetapi tidak memperhatikan siapa yang punya, berproduksi di Kaltim, yang punya orang luar Kaltim,” katanya
Jika konstruksi naik, siapa pun tahu bahwa itu akan naik, berdampak ke ekonomi, tetapi gedung–gedung disana logistiknya darimana, pekerjanya darimana? Aturan rencana dibentuknya Perda yang 20 persen pekerja lokal apakah sudah di terapkan atau disahkan? Perlu kita kawal karena sampai sekarang belum ada kejelasan.
Pekerja IKN harus memiliki sertifikasi, SDM kita apalah telah dipersiapkan. Purwadi, melanjutkan penelitian dampak IKN ke Kaltim dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang bisa dipertanggungjawabkan juga belum melompat jauh.
Efek ekonomi hanya satu atau dua persen bagi Kaltim, artinya banyak yang harus dilakukan Pemprov Kaltim untuk bersiap, karena apa yang mau ditawarkan kepada IKN, saat ini Kaltim juga masih bergantung di sektor sumber daya alam. Pasar dunia energi memang lagi bagus bagi negara eksportir energi seperti Indonesia.
Maka, Kaltim pun bisa menyumbangkan ratusan triliun untuk negara dan industri eksploratifnya. Namun, pemindahan IKN tak menggaransi ada pemindahan pusat bisnis ke Kaltim.
Hanya dipastikan pusat pemerintahannya yang pindah. Sedangkan, saat ini saja, pusat perusahaan tambang yang ada di Kaltim kebanyakan berada di Jakarta. Memindahkan pusat bisnis itu yang susah. Kalau di Jakarta market-nya sudah besar, jika di Kaltim masih sedikit. Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan persiapan mereka dan memastikan masyarakat Kaltim benar-benar siap dan betulan mendapat manfaat pemindahan ibu kota negara, bukan sekedar dampak negatifnya saja.
Harusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD di Kabupaten/Kota di Kaltim juga mendapat impact dan tidak bergantung pada dana bagi hasil (DBH), baik migas dan pendapatan lainnya. Membangun IKN jalan sendiri, tidak berbarengan dengan membangun Kaltim, dan kita harus maklum jika negara kekurangan dana, idealnya jika IKN megah, Kaltim juga harusnya sama.
“Akselerasi di Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhambat nampaknya, IKN yang sangat kencang, tetapi yang lain masih nge-gas ibarat mobil,” katanya.
Kebutuhan dasar juga terkait makanan, air dan barang–barang yang diperlukan para pekerja di IKN juga faktanya belum terpenuhi dengan baik, tentunya pembangunan IKN harus selaras dengan daerah lainnya seperti PPU atau Balikpapan yang sampai saat ini masih kekurangan dalam pelayanan air bersih, sebagai kota penyangga tentu belum berpengaruh banyak.
Sementara, pengamat lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Esti Handayani Hardi mengungkapkan struktur lingkungan di Kaltim pasti ada perubahan, menurutnya bicara lingkungan ada namanya biotik dan abiotik.
Abiotik terkait dengan kualitas perairan, biotik terkait organismenya, mau itu mikro organisme, sampai yang bisa kita lihat dengan mata pasti ada perubahan, contohnya perubahan di struktur komunitas terkecil mikroba, ikan kecil, ikan besar, hilangnya satu komunitas itu berpengaruh ke yang lain, artinya ada pergeseran, misal terjadi kerusakan wilayah ekosistem mangrove, yang merupakan rumah mikro organisme, jika hilang maka makhluk hidup disana akan bergeser, pindah atau hilang, dari satu kecil ini saja, maka ekosistem lebih besar, laut, perairan, estuari akan berubah.
“Saya tidak tahu ya, kalau dari peruntukkan, wilayah pesisir itu dialih fungsikan menjadi pelabuhan, ada pohon mangrove ditebang, ekosistem mangrove yang berubah fungsi, ada kekhawatiran pasti,” katanya
Lebih lanjut, Esti mengingatkan tentang rona awal, organisme apa saja yang hidup di situ, awal sebelum lingkungan itu diubah fungsinya. Istilahnya direlokasi, biotanya juga direlokasi, mempersiapkan wilayah lain sebagai penampung.
“Misalnya, kita melakukan pembangunan, terus tidak mengambil alih suatu wilayah, kan tidak mungkin, kalau itu tak bisa dihindari, harus disiapkan wilayah lain untuk organisme endemik, dan tentunya dengan pembangunan itu jangan sampai mengakibatkan kerusakan atau terganggunya wilayah lain,” katanya.
“Ketika ada ditutup dengan tanah untuk pelabuhan, hidrologi terganggu, bisa jadi air dari wilayah lain tak masuk, tidak terinterupsi air laut jadi tergenang, kalau endapan bisa menjadi busuk, ada budidaya ikan tidak mendapat sumber air,” lanjut Esti
Di Kaltim sendiri, menurutnya lebih dari 10 ribu ada spesies endemik yang tidak ditemukan di daerah lain, ini baru biotanya. Kalau kita lihat di perairan Mentawir dan Kepulauan Teluk Balikpapan, spesies Mangrove di Balikpapan juga ditemukan, sayang sekali jika hilang.
Itu tambang emas Indonesia (mangrove), bukan emas hitam (batu bara), karena fungsinya menyerap karbonnya tinggi, sumber pakan tinggi, jadi jangan melihat wilayah sekitarnya karena ada tambang batu bara yang bisa dijual, tetapi kekayaan populasi, komunitas itu juga suatu kekayaan, dampaknya ke hasil tangkapan ikan nelayan, jumlah dan jenis ikannya beragam tidak seperti perairan lain, lalu budidaya ikan, udang, kepiting.
Mangrove lanjutnya merupakan tanaman paling adaptif dan paling survive dalam perubahan iklim. “Yang gampang kita rasakan dalam perubahan iklim suhunya naik, siapa yang bisa meredam itu? Mangrove, terutama wilayah pesisir,” katanya.
Kadar oksigen juga. Jika rendah bisa sesak nafas, kalau normal tidak begitu terasa, tetapi jika orang–orang yang sensitif bisa berdampak. Tak hanya manusia, hewan bisa musnah, tumbuhan juga butuh oksigen. Lalu bencana alam yang semakin tidak bisa diprediksi.
Kalau tumbuhan tak bisa hidup, bisa kekurangan pangan dan nutrisi, mangrove salah satunya bisa meredam itu, pohon lainnya bisa, tetapi mangrove punya kemampuan bisa menyerap karbon 5 kali lebih banyak daripada pohon biasa lainnya.
“Kita bicara positifnya, masyarakat disana infrastruktur cepat diperbaiki. Warung makan ramai, penginapan juga, ada pelatihan–pelatihan. Budidaya ikan juga ada disana, peningkatan UMKM terjadi,” katanya. Cuman negatifnya, makin kesini, dirinya menganggap kurangnya, seharusanya sebelum dicanangkan, masyarakat dan infrastrukturnya disiapkan, jadi tidak berbarengan.
Macet, debu juga dimana–mana. Melihat yang lainnya, disana juga ada lahan bekas tambangitu dicanangkan dan diatur, tambang–tambang ilegal di sekitar IKN mulai berhenti, pemanfaatan lahan bekas tambang itu direncanakan.
“Saya tidak tahu soal aktualisasinya ya, ada yang dimanfaatkan lumbung air untuk cluster pertanian, perikanan, wisata, ada bagusnya, jadi wilayah yang tak tersentuh ada dimanfaatkan,” katanya. Kalau negatifnya tentu, satu areal istana saja sudah menebang berapa pohon kan, itu saja.
Kan tadinya hutan, tiba–tiba hilang, di konversi saja, walaupun diganti.
“Cuman kan yang namamya kita bicara lingkungan nature invremental jauh lebih baik dibanding sintetik, direplikasi, tentu fungsinya akan berbeda, ada hewan yang tidak bisa hidup disitu. Makanya, kalau kita melihat lingkungan pengennya natural, kalau boleh memanfaatkan, tidak boleh lebih dari misalnya 40 persen saja, 60 persennya harus tetap, mengkonversinya itu lebih besar ]daripada kerusakannya,” katanya. []
Putri Aulia Maharani