JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto bertekad meringankan beban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan yang mengalami kredit macet lewat kebijakan pemutihan utang. Sebagaimana dilansir dari Detik.com, Saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga mereka dapat kembali produktif di masa depan. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat, terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.
“Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu. Kekuatan mereka bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter,” kata Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).
Ferry menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini nantinya tidak diberikan ke semua petani, nelayan dan UMKM. Mereka yang akan menerima adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Guna mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.
“Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini,” jelas Ferry.
Baca juga:
Budi Arie Usul ke Prabowo Utang UMKM-Nelayan Dihapus
Selain itu, Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Prabowo. Peran koperasi dinilai perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.
“Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Ini kami yakin dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” tutur Ferry.
Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM dinilai menjadi langkah nyata pemerintah untuk peduli ‘wong cilik’.
“Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen,” kata Sadar.
Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.
“Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi,” ucap Sadar.[]
Putri Aulia Maharani