JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang menyebut jika banyak institusi negara yang menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November. Sebagaimana dilansir dari SindoNews, Megawati menyebut, aparat dari institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral,” kata Megawati dalam tayangan video yang diputar saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal tersebut adalah bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap masyarakat Indonesia tak termakan iming-iming bansos tersebut dan mengimbau masyarakat tetap teguh atas preferensi politik mereka di Pilkada 2024.
Megawati sempat menyinggung masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. “Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya. []
Putri Aulia Maharani