WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan menyatakan rencananya untuk merebut Jalur Gaza. Ia pertama kali menyampaikan hal ini pada Selasa lalu, dan kini semakin memperjelas ambisinya.
Trump menyebut rencananya sebagai “transaksi real estate”, yang menurutnya akan membawa stabilitas di Gaza tanpa perlu mengirim pasukan atau biaya besar.
“Kita tidak membutuhkan siapa pun di sana. Itu akan dipasok dan diberikan kepada kita oleh Israel. Mereka akan mengawasinya dalam hal keamanan,” kata Trump, dikutip dari Anadolu, Minggu (9/2/2025).Meski Trump mengklaim bahwa rencana ini mendapat sambutan baik, namun tidak jelas pihak mana yang mendukungnya selain Israel.
Rencana Trump untuk Gaza langsung mendapat penolakan luas dari berbagai pihak, termasuk:
- Palestina dan negara-negara Arab, yang melihat ini sebagai pembersihan etnis.
- Sekutu AS di Eropa, termasuk Jerman, Prancis, Norwegia, Spanyol, dan Irlandia.
- Turki, Mesir, dan Yordania, yang menegaskan bahwa Gaza bukan milik AS atau Israel untuk diambil alih.
- Bahkan, anggota Partai Republik sendiri, seperti Senator Lindsey Graham dan Rand Paul, juga menolak gagasan tersebut.
Trump mengklaim bahwa ambil alih Gaza tidak memerlukan pasukan AS, karena Israel akan mengawasi keamanan di sana.”Kita hanya ingin melihat stabilitas di Gaza, seraya berharap ada bagian tertentu di wilayah itu yang bisa dimiliki,” tambahnya.Menurutnya, kehadiran AS di Gaza akan membawa stabilitas luar biasa dengan harga murah, sementara investasi akan ditangani oleh pihak lain.
Sejalan dengan rencana ini, pemerintahan AS dikabarkan juga berupaya merelokasi warga Gaza ke berbagai negara seperti Somalia dan Maroko, selain Mesir dan Yordania.Namun, rencana ini juga menghadapi kecaman keras karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.
Rencana Donald Trump untuk mengambil alih Gaza ditentang oleh banyak negara dan bahkan sekutunya sendiri. PBB dan komunitas internasional mengecamnya sebagai bentuk kolonialisme modern.Meski begitu, Trump tetap bersikeras bahwa gagasannya akan membawa stabilitas dan keuntungan besar bagi AS dan sekutunya.[]
Putri Aulia Maharani