JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa kepala daerah terpilih yang masih memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan ikut dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025.
“Yang ikut adalah mereka yang tidak ada gugatan di MK serta yang dismissal, sehingga total ada 505 kepala daerah,” ujar Bima dalam keterangannya kepada awak media, Senin (10/2/2025).
Fokus Pembekalan: Tupoksi, Ketahanan Nasional, dan Asta Cita
Menurut Bima, retreat ini bertujuan menyamakan persepsi kepala daerah terpilih, mengingat latar belakang mereka sangat beragam, mulai dari politisi, pengusaha, tokoh agama, hingga budayawan. Oleh karena itu, pembekalan ini akan difokuskan pada beberapa aspek penting:
- Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) – Kepala daerah akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kewajiban dan peran mereka sebagai pemimpin daerah.
- Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional – Materi akan diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) guna memperkuat pemahaman kepala daerah tentang strategi ketahanan negara.
- Delapan Program Prioritas Asta Cita – Arahan ini bertujuan agar kebijakan daerah selaras dengan visi pembangunan nasional.
“Penting sekali pembekalan awal ini agar semua kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terkait tugasnya,” tambah Bima.
Arahan dari Berbagai Kementerian dan Efisiensi Program
Selain dari Lemhannas, para kepala daerah juga akan mendapat pengarahan dari berbagai kementerian terkait, guna menyelaraskan kebijakan di daerah dengan agenda pembangunan nasional.Bima menegaskan bahwa model pembekalan ini lebih efisien dibanding sebelumnya, karena seluruh materi akan disampaikan dalam waktu satu minggu.
“Sekarang dipadatkan saja, jadi satu. Dalam seminggu ada pembekalan dari Lemhannas, Kemendagri, dan kementerian lain. Ini lebih hemat waktu sehingga kepala daerah bisa langsung bekerja,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan retreat ini, Bima menyebut bahwa pihaknya telah mengecek kesiapan fasilitas di Akmil, termasuk saluran air, kamar mandi, listrik, dan tenda yang akan digunakan para kepala daerah selama kegiatan berlangsung.
“Kami pastikan semua fasilitas sudah siap. Dari saluran air, listrik, kamar mandi, hingga kesiapan tenda untuk para kepala daerah,” tuturnya.
Pembekalan Kepala Daerah: Tradisi yang Dipertahankan
Bima menegaskan bahwa program pembekalan kepala daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, kali ini prosesnya lebih efektif dan efisien.”Sudah tradisi bahwa kepala daerah mendapatkan pembekalan. Bedanya, sekarang lebih terstruktur dan dikemas dengan lebih efektif,” pungkasnya.
Retreat ini diharapkan dapat mempercepat kinerja kepala daerah yang baru terpilih, sehingga mereka bisa segera menjalankan tugasnya dengan pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional.[]
Putri Aulia Maharani