WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengemukakan rencananya untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Meskipun demikian, ia menegaskan tidak akan menggunakan opsi invasi militer untuk mewujudkan ambisinya tersebut.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, yang mengatakan bahwa Trump tidak memiliki rencana untuk menginvasi Kanada. Hal ini merespons laporan media yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para pemimpin bisnis, menyatakan bahwa pemerintahan Trump terus membahas kemungkinan integrasi Kanada ke dalam AS.
Trump Anggap Kanada Lebih Baik di Bawah AS
Dalam wawancara yang ditayangkan dalam program “Special Report” Fox News sebelum pertandingan Super Bowl, Trump mengonfirmasi keseriusannya terhadap ide menjadikan Kanada sebagai bagian dari AS. Ia menilai kebijakan perdagangan antara AS dan Kanada merugikan negaranya hingga USD 200 miliar setiap tahun.
“Saya pikir Kanada akan jauh lebih baik jika menjadi negara bagian ke-51, karena kita kehilangan USD 200 miliar per tahun dengan Kanada. Itu terlalu banyak. Mengapa kita membayar jumlah tersebut sebagai subsidi untuk Kanada? Sekarang, jika mereka adalah negara bagian ke-51, saya tidak keberatan melakukannya,” ujar Trump.
Menurut Trump, jika Kanada menjadi bagian dari AS, maka negara tersebut dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dan memperkuat posisi Amerika di belahan bumi bagian barat.
Fokus pada Pengaruh AS di Belahan Bumi Barat
Mike Waltz menambahkan bahwa ambisi Trump tidak hanya terbatas pada Kanada. Pemerintahannya juga berupaya memperkuat kembali pengaruh AS di wilayah lain, termasuk Greenland dan Terusan Panama.
“Sebenarnya, yang kita lihat saat ini adalah penegasan kembali kepemimpinan Amerika di Belahan Bumi Barat, dari Arktik hingga Terusan Panama,” kata Waltz dalam wawancara dengan NBC News.
Keinginan Trump untuk memperluas pengaruh AS bukan hal baru. Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan minatnya untuk membeli Greenland, wilayah otonom Denmark, meskipun mendapat penolakan dari pemerintah Denmark. Selain itu, ia juga membahas kemungkinan AS kembali mengendalikan Terusan Panama, yang pernah berada di bawah kendali Amerika sebelum diserahkan ke Panama pada tahun 1999.
Pemangkasan Anggaran Besar-besaran
Selain membahas kemungkinan pencaplokan Kanada, Trump juga merencanakan pemangkasan anggaran besar-besaran di beberapa lembaga federal AS. Departemen Pertahanan (DOD) dan Departemen Pendidikan menjadi dua institusi yang masuk dalam daftar efisiensi anggaran.
Waltz menyebutkan bahwa pemerintahan Trump akan mengandalkan Elon Musk, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Efisiensi Pemerintah Departemen (DOGE), untuk meninjau pengeluaran pemerintah dan mengidentifikasi pemborosan anggaran.
“Jika ada satu lembaga yang sangat saya kuasai, itu adalah Departemen Pertahanan dengan anggaran lebih dari USD 800 miliar. Segala sesuatu di sana tampaknya terlalu mahal, memakan waktu terlalu lama, dan memberikan terlalu sedikit kepada para prajurit,” kata Waltz.
Trump juga menegaskan bahwa Musk akan segera diperintahkan untuk meninjau Departemen Pendidikan guna menemukan potensi pemborosan anggaran. Ia percaya bahwa miliaran dolar bisa dihemat dengan menghilangkan pembiayaan yang dianggap tidak efektif.
“Saya akan segera memberitahunya, mungkin dalam 24 jam, untuk memeriksa Departemen Pendidikan. Dia akan menemukan hal yang sama,” ujar Trump. “Kemudian saya akan memeriksa militer. Kita akan menemukan miliaran, bahkan ratusan miliar dolar dalam bentuk penipuan dan penyalahgunaan anggaran.”
Pemotongan Dana untuk USAID
Selain Departemen Pertahanan dan Departemen Pendidikan, pemerintahan Trump juga mulai mengurangi pekerjaan dan pendanaan untuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Menurut Waltz, langkah ini diambil karena USAID sering kali mengalokasikan dana yang tidak selaras dengan kepentingan strategis AS. Ia menyoroti bahwa banyak dana bantuan yang akhirnya tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan akibat birokrasi yang berbelit dan keterlibatan banyak kontraktor.
“[USAID] melakukan berbagai hal lain yang, sejujurnya, tidak sejalan dengan kepentingan strategis atau visi presiden,” kata Waltz.
Pernyataan Trump yang ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinannya. Meskipun opsi invasi militer tidak dipertimbangkan, wacana ini tetap menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kanada.
Di sisi lain, Trump juga fokus pada efisiensi anggaran di dalam negeri dengan menargetkan pengurangan pengeluaran di berbagai lembaga federal. Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan USAID menjadi sasaran utama kebijakan pemangkasan anggaran yang menurutnya akan menghemat miliaran dolar.
Meskipun berbagai rencana ini masih dalam tahap wacana, langkah-langkah yang diambil Trump menunjukkan bahwa ia ingin memperkuat pengaruh AS di Belahan Bumi Barat serta mengoptimalkan anggaran pemerintah untuk kepentingan nasional.[]
Putri Aulia Maharani