JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan bahwa kebakaran yang terjadi di kantor Biro Humas ATR/BPN tidak berdampak pada dokumen-dokumen penting terkait pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa dokumen seperti surat tanah dan berkas teknis terkait sengketa lahan tetap aman dan tidak ikut terbakar.
“Kebakaran ini hanya terjadi di satu subbagian Biro Humas dan sebagian besar yang terdampak adalah dokumen administratif. Tidak ada dokumen penting seperti surat tanah atau dokumen sengketa lahan yang terbakar,” ujar Harison dalam wawancara dengan salah satu media televisi.
Respons Cepat Tim Pemadam Kebakaran
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB di lantai 1 gedung ATR/BPN, tepatnya di Subbagian Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, berhasil ditangani dengan cepat oleh tim pemadam kebakaran.
Sekitar 20% area ruangan tersebut hangus terbakar, namun kobaran api berhasil dilokalisir sebelum merembet ke bagian lain gedung, berkat respons sigap tim pemadam kebakaran dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
Layanan Publik Tetap Berjalan Normal
Harison menegaskan bahwa pelayanan di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan normal meskipun ada insiden ini. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan pertanahan seperti biasa mulai pekan depan.
“Alhamdulillah, tidak ada dokumen penting yang terdampak, dan pelayanan di BPN tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan mulai Senin depan,” kata Harison.
Ia juga menjelaskan bahwa dokumen teknis pertanahan umumnya disimpan di Kantor Pertanahan masing-masing, bukan di ruang Biro Humas. Sehingga, kebakaran ini tidak mempengaruhi penyimpanan arsip pertanahan secara keseluruhan.
Investigasi Masih Berlangsung
Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Harison berharap hasil investigasi dapat segera memberikan kepastian mengenai insiden tersebut.
“Kita bersyukur atas respons cepat tim Damkar dan Puslabfor yang telah bekerja dengan sangat baik. Kita tunggu saja hasil penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya.
Dengan adanya jaminan keamanan dokumen dan kelanjutan layanan publik, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir akan terganggunya proses pelayanan di Kementerian ATR/BPN.]
Putri Aulia Maharani