JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah mempertimbangkan secara bijaksana kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berdampak buruk pada masyarakat. Menurutnya, pemotongan anggaran harus diperhitungkan dengan matang, terutama dalam sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa perhitungan matang dapat menyebabkan efek domino, seperti meningkatnya angka pengangguran, menurunnya kesejahteraan masyarakat, serta terhambatnya target pertumbuhan ekonomi nasional.
Lasarus menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar tentang untung dan rugi, melainkan juga harus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar ekonomi masyarakat tetap bergerak.
Menurutnya, salah satu dampak yang paling terasa dari pemangkasan anggaran adalah berhentinya sementara proyek infrastruktur, yang dapat menyebabkan sektor konstruksi terhenti dan mengakibatkan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian.
“Kalau proyek infrastruktur terhenti, berarti ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang tidak bekerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas menurun, dan efeknya meluas ke berbagai sektor,” jelasnya.
Lasarus menyatakan bahwa Komisi V DPR RI tetap taat asas dan mengikuti mekanisme bernegara dengan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Inpres itu ada turunannya berupa surat edaran dari Menteri Keuangan. Surat tersebut dikirim ke DPR, dan posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk terkait anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN),” terangnya.
Mengenai pemblokiran anggaran IKN, Lasarus enggan berspekulasi lebih jauh dan meyakini bahwa pemerintah memiliki alasan tersendiri untuk menghentikan sementara proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini bagi kami untuk menyimpulkan arah kebijakan ini. Yang jelas, efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun masih dalam kendali pemerintah, dan tentu mereka akan menentukan sektor mana yang harus diefisiensi dan mana yang tidak,” tambahnya.
Selain anggaran IKN, Lasarus lebih menyoroti pemotongan dana untuk sejumlah program prioritas di Komisi V DPR RI, salah satunya adalah anggaran preservasi jalan. Ia menjelaskan bahwa dana ini sangat penting untuk menjaga kondisi infrastruktur jalan di seluruh Indonesia.
“Dana preservasi digunakan untuk merawat kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipotong, maka kualitas jalan bisa menurun,” ungkapnya.Ia juga mengingatkan bahwa menjelang Lebaran, kondisi jalan di Indonesia seharusnya tetap terjaga demi kelancaran mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan pemotongan dana preservasi.
“Kalau kita mau Lebaran tapi jalanan rusak di seluruh Indonesia, tentu ini akan menjadi masalah besar. Misalnya, kemarin anggaran preservasi masih nol. Ini pasti harus segera diperbaiki,” lanjutnya.
Harapan agar Rekonstruksi Anggaran Segera Rampung
Lasarus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk melakukan rekonstruksi anggaran APBN Tahun 2025. Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR guna menghentikan rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.
“Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Sebagai anggota DPR, saya harus memastikan bahwa pembahasan ini tidak berlarut-larut. Saat ini, ada sekitar 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja karena masih menunggu kepastian anggaran. Bisnis batu, pasir, dan semen juga terhenti,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Lasarus kembali menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang terdampak pemotongan anggaran. Ia berharap kebijakan efisiensi ini tidak mengorbankan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kita belum terlambat. Ini masih Februari, kalau minggu depan draf anggaran dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu bisa selesai dibahas. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program-program yang penting bagi masyarakat, seperti proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.[]
Putri Aulia Maharani