JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran negara dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak perlu dan berpotensi disalahgunakan. Namun, ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut mendapat perlawanan dari sejumlah pihak yang merasa terganggu, termasuk oknum birokrat yang ia sebut sebagai ‘raja kecil’ dalam pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
“Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasannya untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya? Ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia menyoroti adanya birokrat yang merasa kebal hukum dan mempertahankan kepentingan tertentu meskipun kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk kepentingan rakyat.“Dalam birokrasi, ada yang merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’. Ada,” tegasnya.
Fokus Efisiensi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghematan ini tidak lain adalah untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Ia menyebut, anggaran yang dihemat bisa dialokasikan untuk memperbaiki ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
“Kita punya 330.000 sekolah, dan anggaran yang tersedia mungkin hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau menyelesaikan 330.000 sekolah ini?” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya memangkas perjalanan dinas yang tidak esensial dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Enggak usah ke luar negeri lima tahun kalau perlu. Yang perlu ke luar negeri hanya yang benar-benar bertugas untuk negara. Jangan cari-cari alasan tugas hanya untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.
Ia pun menanggapi kritik yang menyebut dirinya sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang, sebagai kepala negara dalam konferensi penting oleh negara-negara besar. Saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan nasional,” tambahnya.
Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran
Sebagai bentuk konkret kebijakan ini, Prabowo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Belanja Daerah (APBD). Inpres ini menegaskan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak esensial.
Tanggapan Pengamat: Efisiensi Bisa Berdampak pada Sektor Ekonomi
Menanggapi kebijakan ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa langkah efisiensi anggaran, terutama dalam belanja seremonial, alat tulis kantor (ATK), serta sewa kendaraan, merupakan kebijakan positif yang dapat meningkatkan ruang fiskal negara.
“Misalnya, belanja rapat dan seminar bisa digantikan dengan rapat online yang jauh lebih murah dan efektif,” ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi dokumen dapat mengurangi pemborosan pada anggaran alat tulis kantor, sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.
Namun, Bhima juga mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada sektor ekonomi tertentu, seperti bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) yang selama ini mengandalkan pendapatan dari acara pemerintah.
“Sebagian besar pelaku usaha MICE masih dalam tahap pemulihan pascapandemi. Jika belanja pemerintah untuk sektor ini dipangkas, maka dikhawatirkan akan ada risiko PHK bagi pekerja di sektor jasa akomodasi dan makanan-minuman,” jelasnya.
Menurut Bhima, pengurangan anggaran di sektor ini berpotensi menghilangkan lapangan kerja bagi 104.000 orang, serta mengancam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp103,9 triliun.
“Harapan dari sektor wisatawan domestik dan asing saja tidak cukup untuk menutupi dampak pemangkasan ini, terutama dengan situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian,” tuturnya.
Dampak Kebijakan Efisiensi terhadap Proyek IKN
Kebijakan efisiensi anggaran juga memengaruhi alokasi dana untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Beberapa ekonom menyoroti bahwa efisiensi ini dapat memperlambat progres pembangunan, terutama jika anggaran infrastruktur mengalami pemangkasan signifikan.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak menghambat proyek-proyek prioritas yang telah ditetapkan.
Dengan kebijakan ini, Prabowo menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola secara transparan dan efektif, tanpa ada kebocoran ataupun kepentingan pribadi yang menghambat pembangunan nasional.[]
Putri Aulia Maharani