JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, pihaknya tetap mempertahankan alokasi dana untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar Rp 41,9 miliar.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/2/2025). Dalam kesempatan itu, Dwikorita memaparkan rincian rekonstruksi anggaran BMKG setelah pemangkasan signifikan yang dilakukan pemerintah.
Semula, pagu anggaran BMKG untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi, BMKG mengalami pemotongan sebesar Rp 1,42 triliun, sehingga anggaran yang akhirnya bisa digunakan hanya Rp 1,4 triliun. Dwikorita menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, BMKG membaginya menjadi dua kategori utama, yaitu belanja pegawai sebesar Rp 847,2 miliar dan belanja operasional sebesar Rp 556,2 miliar.
Di tengah pemangkasan anggaran, Dwikorita memastikan bahwa alokasi dana untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami tetap sebesar Rp 41,9 miliar. Anggaran ini juga mencakup program sekolah lapang gempa bumi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Selain itu, BMKG juga mempertahankan beberapa program edukasi lainnya, seperti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan. Menurutnya, program-program ini tetap berjalan karena memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dan pelayanan informasi cuaca bagi sektor-sektor vital, termasuk penerbangan dan perikanan.
Dari total anggaran operasional BMKG, Rp 372 miliar dialokasikan khusus untuk Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG). Program ini mencakup 14 kegiatan utama, dengan porsi terbesar digunakan untuk pengelolaan database BMKG serta pengelolaan jaringan komunikasi. Dwikorita menegaskan bahwa meskipun anggaran dipangkas, BMKG tetap berupaya menjaga kualitas layanan dan memastikan sistem peringatan dini tetap berjalan optimal.
Pemangkasan anggaran BMKG sempat menimbulkan kekhawatiran terkait akurasi informasi cuaca dan gempa bumi. Beberapa pihak menilai bahwa pemotongan ini dapat berdampak pada kualitas layanan peringatan dini BMKG. Menanggapi hal ini, BMKG menegaskan bahwa mereka tetap berupaya menjaga kualitas layanan meskipun anggaran berkurang.
Namun, Dwikorita juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan agar BMKG dapat terus meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan dalam menghadapi bencana alam.
Dengan kondisi ini, BMKG berharap pemerintah terus memberikan dukungan untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana alam.[]
Putri Aulia Maharani