JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memangkas sekitar 75 ribu pegawai negeri sipil (PNS) federal sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, Langkah ini diklaim mampu menghemat pengeluaran negara hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp163 triliun.
Dikutip dari Reuters, ribuan pegawai federal menerima tawaran untuk mengundurkan diri dengan kompensasi uang pesangon. Pemerintah AS juga menawarkan gaji hingga Oktober bagi mereka yang bersedia mengakhiri masa kerja lebih awal. Kebijakan ini sejalan dengan strategi pemotongan anggaran yang diterapkan pemerintahan Trump.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS memang gencar melakukan penghematan, termasuk dengan mengurangi bantuan kemanusiaan internasional. Pemerintah menargetkan pemotongan anggaran sebesar 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp16 ribu triliun. Tahun lalu, total anggaran federal mencapai 6,75 triliun dolar AS atau sekitar Rp110 ribu triliun.
Meskipun gaji PNS hanya menyumbang kurang dari 5 persen dari total anggaran tersebut, kebijakan pemangkasan pegawai dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan belanja negara. Dengan adanya pengurangan jumlah pegawai, anggaran operasional pemerintah diharapkan dapat lebih efisien dan difokuskan pada sektor lain yang lebih mendesak.
Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari serikat pekerja PNS federal. Mereka menilai langkah tersebut tidak adil dan berpotensi merugikan ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Serikat pekerja pun mengajukan gugatan ke pengadilan distrik untuk menghentikan kebijakan tersebut.
Hakim Distrik AS George O’Toole di Boston pada Rabu (12/2) memutuskan bahwa serikat pekerja tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, pemerintah dapat melanjutkan kebijakan perampingan pegawai negeri sipil sesuai rencana.
Kendati demikian, keputusan tersebut tetap menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah ekonom dan analis kebijakan publik mempertanyakan efektivitas langkah ini dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa pemangkasan pegawai federal dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik dan stabilitas administrasi pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama demi keberlanjutan ekonomi negara. Dengan pengurangan pegawai, diharapkan alokasi dana dapat lebih difokuskan pada sektor pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan kebijakan domestik lainnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi lebih luas yang diterapkan pemerintahan Trump dalam upaya mengurangi defisit anggaran negara. Namun, apakah kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian AS dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat politik dan ekonomi.[]
Putri Aulia Maharani