JAKARTA – Arab Saudi berencana membahas rancangan masa depan Gaza dalam sebuah pertemuan di Riyadh bulan ini. Pertemuan ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mencaplok Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.
Mengutip laporan Reuters pada Jumat (14/2/2025), pertemuan ini akan dihadiri sejumlah negara, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA), serta perwakilan Palestina.
“Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan perwakilan Palestina akan meninjau dan membahas rencana tersebut di Riyadh sebelum dipresentasikan dalam pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan pada 27 Februari,” ujar seorang sumber dari pemerintahan Arab.
Setidaknya ada empat proposal yang telah dirancang untuk masa depan Gaza, namun usulan Mesir saat ini menjadi pusat perhatian dan dinilai sebagai solusi alternatif terhadap rencana Trump.
Proposal tersebut kemungkinan mencakup pembentukan dana rekonstruksi yang dipimpin oleh negara-negara Teluk serta kesepakatan untuk menyingkirkan Hamas. Narasumber yang mengetahui perkembangan ini menyebutkan bahwa keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza menjadi salah satu isu utama yang dibahas.
Menurut tiga sumber keamanan Mesir, proposal terbaru yang diajukan Kairo mencakup pembentukan komite nasional Palestina yang bertugas mengelola Gaza tanpa campur tangan Hamas. Selain itu, rencana ini juga melibatkan partisipasi internasional dalam rekonstruksi tanpa perlu menggusur warga Palestina ke luar negeri.
Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong tercapainya solusi dua negara sebagai jalan keluar bagi konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.
Peran Sentral Putra Mahkota Arab Saudi
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), diyakini memiliki peran penting dalam rencana ini.
“Kami telah memberi tahu Amerika bahwa kami memiliki rencana yang lebih efektif. Pertemuan kami dengan MBS akan sangat krusial karena ia adalah pemimpin utama dalam inisiatif ini,” kata seorang pejabat Yordania.
MBS telah lama memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Trump, dan perannya semakin sentral dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi di Timur Tengah. Riyadh juga semakin aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai kekuatan global, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
Bulan ini, dana kekayaan negara Arab Saudi dijadwalkan menggelar konferensi di Miami yang menurut laporan Reuters akan dihadiri oleh Trump. Selain itu, Riyadh juga diperkirakan akan menjadi tuan rumah dalam perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencari solusi atas konflik Ukraina.
Sebelumnya, Arab Saudi dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah terkejut dengan rencana Trump yang ingin “membersihkan” Gaza dari warga Palestina dan memukimkan mereka kembali di Yordania serta Mesir. Rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kairo dan Amman.
Kekecewaan Arab Saudi semakin besar karena rencana ini dianggap dapat menghambat tuntutan mereka untuk mendapatkan jalur yang jelas menuju pembentukan negara Palestina. Normalisasi hubungan Riyadh dengan Israel juga diperkirakan akan semakin sulit terwujud jika Palestina tidak mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya.
Selain itu, rencana Trump ini juga berisiko mengganggu pakta militer yang sedang dirancang antara Arab Saudi dan Washington. Pakta tersebut bertujuan memperkuat pertahanan Riyadh dalam menghadapi ancaman Iran dan menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.[]
Putri Aulia Maharani