JAKARTA – Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian Jakarta mengungkapkan pengalaman mereka dalam menjalani kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan instansi tempat mereka bekerja.
Salah satunya adalah Abigail (bukan nama sebenarnya), seorang PNS di salah satu kementerian di Jakarta, yang menceritakan bahwa ia bersama rekan-rekan sekantornya harus mengumpulkan iuran untuk membeli galon air mineral, karena instansinya tidak lagi menyediakan fasilitas galon air.
“Karena fasilitas galon air sudah tidak ada, kami mengumpulkan uang untuk membeli galon. Satu orang menyumbang Rp 20.000, dengan tujuan membeli beberapa galon sekaligus agar tidak perlu sering-sering membeli,” kata Abigail, dikutip dari Kompas.com, Senin (17/2/2025).
Selain efisiensi dalam pemakaian air, Abigail juga menyebutkan bahwa kantor tempatnya bekerja juga mengurangi pemakaian listrik dan lift. Meskipun penghematan ini tidak terlalu memberatkan, ia menilai bahwa pengurangan pemakaian listrik dan lift justru baik untuk efisiensi energi. Namun, untuk pengadaan air minum, Abigail menganggap hal itu sangat penting untuk kesehatan para pekerja, terutama bagi mereka yang banyak menghabiskan waktu di depan meja kerja.
Sementara itu, Ratna (bukan nama sebenarnya), seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di Jakarta Timur, mengungkapkan bahwa penghematan yang diterapkan instansinya tidak hanya terbatas pada air minum, tetapi juga pada fasilitas makan siang dan snack box rapat internal yang kini dihapuskan. “Tidak ada lagi makan siang atau snack box dalam rapat internal, semuanya diminta untuk membawa makanan dan minuman sendiri,” ujarnya.
Efisiensi lainnya yang diterapkan adalah pada perjalanan dinas luar kota, yang sebagian besar akan digantikan dengan pertemuan melalui Zoom meeting. Perjalanan dinas dalam kota pun harus menggunakan kendaraan operasional kantor.
Di Jakarta Pusat, Nadya (bukan nama sebenarnya), seorang ASN lainnya, mengatakan bahwa penghematan air minum dan pemakaian tisu toilet juga menjadi fokus kebijakan efisiensi di kantornya. Selain itu, jam kerja diubah menjadi lebih ketat, yakni dari pukul 07.30 hingga 16.00 WIB, dan listrik akan dipadamkan di luar jam kerja, meskipun pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada seluruh pegawai.
Namun, meskipun harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi tersebut, para ASN tetap berharap agar dana yang berhasil dihemat dapat digunakan secara maksimal. Ratna menyampaikan harapannya agar anggaran yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil.
“Harapannya anggaran yang dipotong ini bisa digunakan dengan bijaksana, misalnya untuk pemenuhan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil,” katanya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengumumkan pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2025. Total pemangkasan anggaran ini mencapai Rp 256,1 triliun, yang merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sebagian dari hasil efisiensi ini akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, dengan alokasi dana sebesar Rp 24 triliun.
Program ini, menurut Prabowo, bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dan masyarakat Indonesia tidak kelaparan. “Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).
Diharapkan, hasil efisiensi ini akan memberikan dampak positif bagi program-program sosial yang dapat langsung dirasakan masyarakat.[]
Putri Aulia Maharani